Jakarta, LiputanIslam.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menolak surat pengunduran diri sementara yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kemarin, Senin, 26 Januari 2015. Hal itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi.
“Baru saja maghrib tadi, saya dikasih tahu pimpinan bahwa pengunduran diri Bambang ditolak semua pimpinan,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin malam.
Kendati demikian, kata Johan, KPK masih menunggu kebijakan Presiden Joko Widodo menanggapi surat pengunduran diri Bambang. Johan mengatakan, hingga saat ini Bambang belum menerima surat pemberhentiannya dari Jokowi.
“Apakah Bapak Presiden akan mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara untuk Pak BW sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 32, sampai hari ini kami belum memperoleh informasi soal itu,” kata Johan, seperti dilansir kompas.com.
Menurut Johan, pimpinan tidak ingin melepaskan Bambang karena menganggap kasus yang menjerat Bambang hanya rekayasa.
“Pelapor yang kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian dan kemudian pihak Mabes menjadikan tersangka, menurut pimpinan itu bentuknya rekayasa. Jadi keyakinan itulah,” ujar dia.
Menurut Johan, dengan mundurnya Bambang maka pimpinan KPK hanya tersisa tiga orang. Sedangkan, tambah dia, peran Bambang masih sangat dibutuhkan oleh KPK.
“Pimpinan KPK tinggal empat. Pak BW nonaktif tinggal tiga. Jadi, karena itu, pimpinan tadi memutuskan untuk menolak permintaan pengunduran diri Pak BW,” kata Johan.
Seperti diketahui, Bambang mengaku mengundurkan diri agar lebih fokus menghadapi proses hukum di kepolisian. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus terkait sengketa pilkada di Waringin Barat pada tahun 2010 lalu.
Meskipun Bambang meyakini bahwa kasus yang menjeratnya adalah rekayasa, ia merasa harus mengundurkan diri sesuai dengan perintah undang-undang. Merujuk pada Undang-Undang tentang KPK, seorang anggota pimpinan KPK harus berhenti dari jabatannya jika ditetapkan sebagai tersangka.
“Saya tunduk pada konstitusi, pada undang-undang, dan kemaslahatan kepentingan publik. Saya mengajukan surat itu kepada pimpinan KPK, pimpinan yang akan menentukan lebih lanjut permohonan saya itu,” ujar Bambang. (ba)