Jakarta, LiputanIslam.com—Kini semua pejabat daerah, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati, diinstruksikan untuk menggelar rapat di kantor masing-masing, dan tidak diperkenankan untuk menyewa hotel. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
“Setiap rapat gunakan ruang rapat, baik rapat Kemendagri, gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Tjahjo, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Tjahjo mengatakan, langkah itu diambil sebagai bentuk penghematan yang akan dilakukan Kemendagri sebagaimana instruksi yang diberikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu.
Tjahjo mengungkapkan, apabila Kemendagri menggelar rapat kerja yang mengharuskan mengundang pejabat daerah, mereka juga tidak diperkenankan untuk menginap di hotel mewah.
“Kalau harus menginap, menginap saja di hotel sekitar sini,” katanya.
Selain melarang penggunaan hotel mewah, politisi PDI Perjuangan itu juga melarang pejabat Kemendagri yang melakukan peninjauan ke daerah untuk menggunakan fasilitas VVIP. Jika memang diperlukan pengawalan, hal itu cukup dengan pengawalan biasa saja.
Hal senanda juga diutarakan olehMenteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi. Mulai saat ini PNS tidak boleh lagi mengadakan kegiatan di hotel.
“Kami akan buat draft Inpres-nya dan ini berlaku di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda. Kalau masih ada yang bandel sangat keterlaluan,” ujar Yuddy, Kamis, (6/11/2014) seperti dilansir Detik.com.
Menurut Yuddy, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh PNS di Kementeriannya agar tidak menggunakan fasilitas lain selain fasilitas negara untuk melaksanakan kegiatan.
“Untuk kementerian dan lembaga lain akan dibuat dalam waktu dekat,” ujar Yuddy.
Yuddy juga berniat untuk melakukan tes narkoba kepada PNS, dan ia tengah menunggu kesiapan BNN untuk melakukan tes di seluruh jajaran kementerian dan lembaga.
“Kalau ada PNS yang terbukti menggunakan narkoba akan dikenakan sanksi administratif,” terangnya.
Seperti diketahui, Rancangan APBN 2015 yang dibuat pemerintahan SBY untuk rapat mencapai 18 triliun pertahun. Jika diasumsikan satu minggu lima hari kerja, maka dana yang yang dibutuhkan untuk rapat perharinya mencapai lebih dari 68 miliar.
Jika dibandingkan dengan proyek raksasa, biaya rapat APBN 2015 setara dengan membangun tiga proyek Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) yang melintasi di atas Selat Madura. Jembatan itu sepanjang 5,4 km di atas laut dengan lebar jalan mencapai 30 meter. Proyek Jembatan Suramadu yang diresmikan Presiden SBY 10 Juni 2009 menelan biaya sekitar Rp 4,5 triliun.
Anggaran rapat Rp18 triliun juga lebih besar dibanding proyek jalur ganda (double track) kereta api Jakarta-Surabaya sepanjang 727 KM yang dituntaskan saat musim libur lebaran tahun ini. Anggaran yang dikeluarkan untuk proyek ini mencapai Rp10,78 triliun.
Dan tingginya anggaran untuk sekedar rapat, membuat Presiden Joko Widodo terkejut dan ia menyatakan akan memangkas anggaran itu dan dialihkan untuk membiayai program prioritas. (ba)