Jakarta, LiputanIslam.com — Kecaman publik kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih belum mereda. Hingga pagi ini, hastag #WelcomeMrLiar menempati posisi puncak trending topic.
Munculnya hastag #WelcomeMrLiar ini bertepatan dengan kembalinya Presiden SBY ke tanah air setelah melakukan lawatan kenegaraan ke sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Jepang. Presiden dan rombongan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa dini hari.
“RI-1 @SBYudhoyono is just about landing at 12.30am, so let’s welcome him by saying #WelcomeMrLiar,” kicau Heru Hendratmoko melalui akun Twitter-nya, @h3ru_h.
“Selamat datang, @SBYudhoyono. Cium bau anyir? Itu mayat segar demokrasi yang mati di tanah yang kau pijak. #WelcomeMrLiar,” kicau Ernest melalui akun Twitter-nya, @ernestprakasa.
“Slamat datang SBY, Bapak Pilkada Tak Langsung, yang ironisnya adalah presiden RI pertama hasil pemilihan secara langsung #WelcomeMrLiar,” ujar Mardiyah Chamim melalui akun Twitter-nya, @MardiyahChamim.
SBY menjadi bulan-bulanan di media sosial lantaran sikap Fraksi Demokrat yang memilih walk out sebelum voting. Padahal, SBY dan Demokrat mengaku mendukung pilkada langsung dengan syarat adanya perbaikan mekanisme.Dampak dari walk out itu, pendukung pilkada langsung pun kalah jumlah suara dibandingkan Koalisi Merah Putih yang mendukung agar pilkada lewat DPRD, seperti masa Orde Baru.
Sebelumnya, SBY berniat untuk tidak menandatangani UU Pilkada yang baru disahkan, namun pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan bahwa unda-undang tersebut tetap sah walau tanpa tandatangan presiden. (Baca: SBY Tak Tanda Tangan, UU Pilkada Tetap Bisa Jalan)
Lalu, SBY ditantang untuk mengeluarkan dekrit yang membatalkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
“SBY berani enggak keluarkan dekrit presiden untuk kembali pada undang-undang sebelumnya dan membatalkan Undang-Undang Pilkada. Keluarkan saja dekrit, kita pengen tahu, berani enggak,” ucap Chalid Muhammad, dari Gerakan Dekrit Rakyat IndonesiaMinggu (29/9/2014), seperti dilansir Kompas.
Namun Syarief Hasan, Ketua DPP Partai yakin bahwa Presiden SBY tidak akan mengeluarkan Perppu. Karena Perppu dikeluarkan jika negara dalam keadaan sudah darurat dan saat ini kan tidak dalam keadaan darurat.
“Perppu dikeluarkan dalam keadaan emergency. Kalau itu dikeluarkan apakah iya kita dalam keadaan emergency. Ini harus dipertanyakan. Perppu saat ini belum jadi alternatif pikiran,” tutupnya. (ph)