Jakarta, LiputanIslam.com-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengusulkan pemilihan lima pimpinan KPK sebaiknya ditentukan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
“Saya katakan kalau mau kerenUndang-Undang KPK memperkuat itu pimpinannya ditentukan oleh Presiden, lebih enak,” kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (8/9).
Menurutnya, beberapa negara juga sudah ada yang menerapkan penunjukan langsung pimpinan lembaga anti korupsi oleh presiden.
“Jadi, kalau ada apa-apa tinggal presiden bertanggung jawab, di negara lain kayak begitu,” ujar Saut.
Saut juga mengatakan, KPK tidak bisa berbuat apa-apa terkait 10 nama capim yang telah ditetapkan Panitia Seleksi beberapa waktu lalu.
“Siapapun yang saya bilang kucing merah atau kucing putih yang masuk ya kita tidak bisa masuk ke situ, ini sudah proses politik,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah DPR RI menyebut revisi UU KPK yang kini telah resmi menjadi usulan inisiatif DPR menawarkan perbaikan terhadap komisi antirasuah tersebut. Tawaran perbaikan terutama diberikan dalam hal perekrutan penyidik dan kewenangan penyadapan.
Baca juga: Anggota DPR Harap 10 Nama Capim KPK yang Lolos Unggul 3 Hal
“Banyak penyidik liar, penyidik yang bekerja insubordinasi, semuanya karena penyidik menganggap dirinya independen dan tidak ada yg awasi. Sadap sendiri, menangkap sendiri, mengintip sendiri, (sampai) menyimpan orang sendiri,” tutur Fahri.
Saut juga mengingatkan agar lima pimpinan KPK yang terpilih nantinya bekerja baik. Dia meminta masyarakat tetap kritis jika performa mereka tidak baik.
“Kita anggap siapapun nanti yang dipilih, kita lihat dia tidak akan pernah bisa sesukanya di sini dan di sistem nilai KPK sudah jelas check and balance-nya sudah jelas, pengawasan internal dan pengaduan masyarakatnya sudah jelas. Jadi, saya katakan kalaupun mereka sudah dipilih, mereka akan tetap perform. Kalau tidak performpasti akan dikritik masyarakat,” tuturnya (Ay/Antara/CNN)