Riyadh, LiputanIslam.com–Pemerintah Arab Saudi dilaporkan membeli software (perangkat lunak) mata-mata seharga $300 juta dari Israel, di tengah gencarnya tekanan yang diberikan kerajaan ultra-konservatif itu kepada para aktivis pro-demokrasi.
Menurut laporan dari kantor berita berbahasa Arab, al-Khaleej, jual-beli ini dilakukan oleh sejumlah wakil pemerintah Riyadh dan utusan perusahaan-perusahaan Israel dalam sebuah pertemuan di London, Inggris, pada akhir Mei lalu, di mana mereka mengadakan perjanjian bisnis tanpa mediator.
Saudi dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik karena Riyadh tidak mengakui rezim Zionis itu sebagai sebuah negara. Namun, kedua belah pihak telah meningkatkan kerja sama secara diam-diam selama beberapa tahun terakhir.
Menurut sumber-sumber tanpa nama yang berhasil diperoleh al-Khaleej, Mesir dan Uni Emirat Arab mengetahui perjanjian bisnis itu, yang mereka sebut perjanjian yang “cukup menguntungkan.” Mereka mengatakan, fase pertama perjanjian itu adalah pengiriman 1.000 alat pelacak kecil yang canggih yang bisa ditempatkan di ponsel untuk memantau pergerakan pemiliknya baik di Arab Saudi dan luar negeri.
Perwakilan Israel telah menerima pembayaran secara penuh sebelum menyerahkan perangkat tersebut.
Fase kedua akan diimplementasikan pada tahun 2020, di mana 2.000 perangkat lainnya akan diserahkan kepada para pejabat Saudi.
Pada bulan November lalu, surat kabar harian Israel, Haaretz, mengungkapkan bahwa Saudi menegosiasikan pembelian sistem peretasan ponsel dengan perusahaan teknologi rahasia Israel.
Di dalam laporan itu, Haaretz mengungkapkan upaya Riyadh di balik layar untuk membeli software serangan cyber Israel. Media itu mengutip keluhan yang diajukan oleh seorang pengusaha Eropa bahwa perwakilan dari NSO Group Technologies Israel telah menawarkan teknologi Pegasus 3 kepada para pejabat tinggi Saudi dalam pertemuan di Wina, Austria, pada tahun 2017.
Arab Saudi telah meningkatkan upaya penangkapan dan penuntutan bermotif politik terhadap para aktivis hak asasi manusia. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, Riyadh berupaya mengubah isi undang-undang anti-terorisme untuk menargetkan kegiatan-kegiatan aktivisme. (ra/presstv)