Bangkok, LiputanIslam.com — Jenderal-jenderal yang merebut kekuasaan melalui kudeta tahun lalu di Thailand akan mendapat kekebalan dari penuntutan, dan sosok-sosok yang tidak terpilih dibolehkan menjadi perdana menteri. Demikian sebagian isi dari RUU kontroversial yang kini tengah dalam pembahasan pihak-pihak yang berkepentingan di Thailand.
Sebagaimana dilansir kantor berita nasional Antara dengan mengutip laporan Reuters, hari Sabtu (18/4), RUU ini akan diteliti oleh para pemangku kepentingan politik di Thailand selama lima pekan mendatang. Jika disetujui, rancangan itu akan ditetapkan oleh sebuah komite yang disebut “orang-orang bijak”, yang akan mengarahkan reformasi-reformasi yang mendapat persetujuan junta militer.
Persetujuan juga akan mengarah pada pengesahan sistem pemilihan yang dicemooh oleh para pengkritik sebagai langkah mundur dan kemungkinan akan menciptakan pemerintahan koalisi yang lemah.
Piagam Thailand yang ke-20 sejak tahun 1932 itu disusun oleh 36 anggota Komite Perancang Undang-Undang Dasar (UUD), yang ditunjuk oleh rezim militer untuk mencegah timbulnya “kediktatoran parlemen”. UUD itu menetapkan 77 saja dari 200 anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sisanya melalui penunjukan.
Pengesahan undang-undang masih jauh dari realisasi dan umpan balik masih harus ditunggu dari pihak kabinet, militer serta Dewan Reformasi Nasional sebelum rancangan dikembalikan ke Komite Perancang Undang-Undang Dasar (CDC) pada 25 Mei, dengan kemungkinan munculnya usul-usul baru.
Banyak proposal yang diajukan komite tersebut telah diberitakan oleh media Thailand sejak para perancang UU mulai bekerja pada bulan Januari lalu. Beberapa proposal telah mendapatkan kritik tajam dari para pegiat dan partai-partai politik, yang tidak menutup kemungkinan akan melakukan boikot.
“Sekarang saatnya untuk mengatakan apakah kita akan menjalankan pemilihan,” kata Samart Kaewmeechai, seorang anggota Partai Puea Thai dan mantan anggota parlemen, kepada Reuters.
“Masih ada waktu bagi CDC untuk memperbaiki bagian utama untuk membuatnya menjadi sebuah demokrasi yang bisa diterima oleh semua pihak.”
Sebuah pasal yang menjadi perdebatan adalah soal pengampunan bagi para pelaku kudeta pada bulan Mei tahun lalu. Rancangan serupa, yang diajukan pada 2013 oleh Puea Thai, yang saat itu menjadi partai penguasa, juga menginginkan pengampunan diberikan kepada sebagian besar para pelaku pelanggaran-pelanggaran terkait politik setelah pemberontakan 2006. Pemberontakan itu memicu terjadinya unjuk rasa massal selama berbulan-bulan dan berujung pada pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
Masalah lain yang menjadi perdebatan adalah pasal yang membolehkan seseorang tak terpilih melalui kotak pemungutan suara untuk menjadi perdana menteri, dengan syarat bahwa sosok yang bersangkutan mendapat dukungan dari dua-pertiga anggota dewan perwakilan rakyat.
Sejumlah pengulas meyakini bahwa pasal itu dirancang untuk memungkinkan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tetap memegang kekuasaan setelah kemungkinan berlangsungnya pemilihan pada 2016.
Prayuth, jenderal yang memimpin kudeta, pada hari Jumat (17/4) menegaskan bahwa ia tidak ingin mempertahankan kekuasaan.(ca)