New York, LiputanIslam.com — Rusia memboikot pembahasan tentang status Krimea oleh Dewan Keamanan PBB karena menganggapnya telah sah sebagian bagian dari Rusia.
Wakil Rusia di DK PBB, hari Senin (31/3) menyebut rapat yang diorganisir oleh wakil Lithuania dengan delegasi kelompok Tatar Krimea sebagai “tidak tepat” dan sebagai upaya pengalihan atas perhatian terhadap masalah di Ukraina yang serius.
Rusia juga menyebut rapat yang membahas kondisi HAM dan kebebasan media di Krimea “didisain untuk tidak memberikan penilaian obyektif atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di Krimea”, melainkan untuk “membuat pertunjukan propaganda yang bias”.
Lebih jauh delegasi Rusian juga menyebut pertemuan membahas kondisi Krimea tersebut telah “meruntuhkan” citra PBB sebagai lembaga yang kuat dan berpengaruh.
Sebaliknya delegasi Lithuania yang dipimpin Rita Kazragien menolak klaim Rusia tersebut dan menyebut referendum Krimea sebagai “ilegal”.
Krisis yang terjadi di Krimea berawal dari terjungkalnya kekuasaan presiden terpilih Ukraina Viktor Yanukovych, bulan Februari lalu oleh aksi-aksi demonstrasi yang diwarnai anarkisme yang dilakukan kelompok-kelompok pro-Uni Eropa. Aksi kudeta ini memicu warga Krimea dan warga keturunan Rusia di Ukraina timur untuk memisahkan diri dari Ukraina. Pada tgl 16 Maret Krimea menyelenggarakan referendum pemisahan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Ukraina dan negara-negara barat menentang langkah tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan ilegal.(ca/press tv)