Jakarta, LiputanIslam.com — Pasca dilantik sejak awal Oktober hingga hari ini, publik masih saja disuguhi kisruh perebutan kursi di parlemen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terbelah menjadi Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), berebut kursi Ketua DPR, Ketua MPR, dan kali ini, pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Lalu, kapan DPR akan memulai bekerja?
Awalnya, DPR menggelar pemilihan pimpinan AKD pada Rabu, (29/10/2014). Hasilnya, KMP menyapu bersih kursi pimpinan komisi karena KIH tidak menyerahkan nama-nama anggota fraksinya yang masuk di tiap komisi.
Pemilihan pimpinan komisi bisa dilakukan karena sudah ada 6 fraksi yang menyerahkan nama-nama anggota di tiap AKD, yaitu Fraksi Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PD, dan terakhir PPP. Nama-nama anggota Fraksi PPP diserahkan oleh kubu Suryadharma Ali dan hal ini sempat diprotes oleh PPP kubu Romahurmuziy yang hingga saat ini masih terus berseteru. (Baca: PPP Marah, Banting Meja dan Gelas Pecah)
Setelah AKD dikuasai penuh oleh kubu KMP, maka lahirlah pimpinan DPR tandingan oleh KIH.
“Adapun demi menjaga berjalannya fungsi Pimpinan DPR RI, maka kami menunjuk beberapa nama untuk menjadi Pimpinan Sementara DPR,” kata anggota DPR PDIP Arief Wibowo dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2014), seperti dilansir Detik. Berikut adalah susunan Pimpinan DPR Sementara dari KIH.
Ketua: Pramono Anung
Wakil Ketua: Ida Fauziyah
Wakil Ketua: Syaifullah Tamliha
Wakil Ketua: Patrice Rio Capella
Wakil Ketua: Dossy Iskandar
Alhasil konflik di Senayan, semakin runyam. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut bahwa komisi tandingan di DPR yang dibentuk Koalisi Indonesia hebat (KIH) ilegal. Fadli berharap KIH menerima kenyataan tidak memiliki perwakilan di alat kelengkapan DPR.
“Namanya juga tandingan, ya pasti ilegal. Yang namanya komisi itu harus disahkan pimpinan Dewan,” ujar Fadli, Rabu (29/10/2014) seperti dilansir Kompas.
Pengamat politik UGM, Arie Sudjito menilai, bahwa DPR telah kehilangan arah dalam bekerja menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. DPR, tambah dia, telah mengalami disorientasi.
“Lama-lama rakyat tak tinggal diam dan menghukum mereka. Di muka pubilk DPR akan semakin buruk,” tambah Arie.
Menurut Arie, akan sangat berbahaya bila dua koalisi ini terus bertarung. Tugas-tugas budgeting dan controlling akan terbengkalai.(ba)