Bangkok, LiputanIslam.com — Ribuan tentara dan polisi telah dikerahkan di sekitar ibukota Thailand, Bangkok, sejak hari Minggu (1/6), untuk mencegah aksi-aksi demonstrasi menentang kudeta militer. Beberapa bagian kota telah diblokir dan stasiun-stasiun kereta api ditutup.
Sebelumnya terdengar desas-desus akan terjadi aksi demonstrasi besar-besaran menentang kudeta melalui jejaring media sosial.
Wakil kepala polisi Somyot Poompanmoung mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa sekitar 5.700 polisi dan tentara telah dikirim ke penjuru kota Bangkok, termasuk ke pusat-pusat perdagangan yang biasa menjadi tempat demonstrasi.
“Ini adalah kawasan bisnis dan kami harus menghindari kerusakan jika otoritas ingin menghentikan aksi demonstrasi,” kata Somyot.
Militer Thailand mengambil alih kekuasaan tanggal 22 Mei lalu dan menahan ratusan tokoh politik sipil termasuk mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra dan tokoh-tokoh demonstran anti Yingluck, juga perdana menteri sementara. Namun sebagian besar tahanan itu telah dibebaskan.
Militer menyebut aksi kudeta tersebut sebagai upaya menjaga ketertiban dan kedamaian. Raja Bumiphol mendukung aksi kudeta tersebut dan telah menetapkan pemimpin militer Jendral Prayuth Chan-ocha sebagai pejabat perdana menteri sementara hingga pemilu mendatang. Militer sendiri menyebut pemilu baru akan diselenggarakan setidaknya setelah setahun.
Aksi-aksi demonstrasi telah menjadi kegiatan harian di Bangkok meski telah ada larangan keras oleh rezim militer yang menetapkan kondisi darurat dengan larangan berkumpul lebih dari 5 orang di tempat umum.
Pusat perdagangan Bangkok nyaris tidak ada pengunjung hari Minggu kemarin setelah militer memblokade jalan utama ke kawasan itu. Demikian laporan BBC, hari Minggu (1/6). Setidaknya seorang demonstran anti-kudeta ditangkap oleh polisi yang menyamar.
Para komandan militer telah berulangkali memberi peringatan keras terhadap aksi-aksi demonstrasi menentang kudeta. Namun sejauh ini belum ada laporan bentrokan besar-besaran antara demonstran dan aparat keamanan.
Militer mengambil alih kekuasaan setelah terjadi jalan buntu krisis politik yang telah berlangsung selama setengah tahun terakhir yang telah menewaskan lebih dari 28 orang. Krisis dipicu oleh inisiatif Yingluck Shinawatra mengajukan UU Amnesti yang dicurigai akan digunakan untuk mengampuni Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri dan kakak kandung Yingluck Shinawatra yang dijatuhi hukuman karena korupsi, dan kini hidup dalam pengasingan.
Meski RUU tersebut gagal, hal itu telah memicu kemarahan publik dan memicu terjadinya aksi-aksi demonstrasi berkepanjangan.
Pada tanggal 7 Mei lalu Mahkamah Konstitusi menghentikan Yingluck dari jabatan karena dituduh telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang. Yingluck pun menunjuk seorang menteri senior untuk menggantikannya. Namun aksi-aksi demonstrasi tidak juga berhenti hingga akhrnya militer mengambil alih kekuasaan.(ca/bbc)