LiputanIslam.com – Presiden AS Donald Trump menolak desakan pemerintah Irak secara resmi agar AS menarik keluar seluruh pasukannya dari Irak. Penolakan itu jelas sangat naif karena bertentangan dengan keputusan parlemen Irak serta perjanjian bilateral yang telah memberi payung hukum bagi masuknya 5300 tentara AS ke Irak yang disebut-sebut bertujuan memberikan pelatihan dan bantuan dalam perang terhadap kelompok teroris ISIS. Irak kini sudah tidak lagi memerlukan bantuan sedemikian rupa dari negara agresor, dan eksistensi ISIS-pun sudah buyar dan menjadi bagian dari sejarah kelam Irak.
Penolakan Washington terhadap desakan Baghdad itu menyingkap adanya iktikad buruk jangka panjang AS terhadap Irak dan bahkan kawasan secara keseluruhan. Dalam hal ini setidaknya ada dua persoalan yang layak disorot;
Pertama, pernyataan Kemenlu AS mengenai rencananya untuk memperluas keberadaan NATO di Irak, yang berarti pendatangan pasukan dan peralatan militer baru yang jelas-jelas menyalahi tuntutan parlemen dan pemerintah Irak serta mengulangi skenario perang sebelumnya tapi dengan berbagai dalih dan pretensi baru yang juga berlumur dusta.
Kedua, pernyataan Trump kepada stasiun televisi Fox News bahwa jika Irak menghendaki AS keluar maka Irak harus menebus kerugian yang diderita AS di Irak, dan jika tidak maka AS tetap bertahan di Irak.
Mengenai poin pertama, dapat dikatakan bahwa AS memposisikan dirinya sebagai kekuatan pendudukan dalam memperlakukan Irak, sama sekali tidak mengindahkan kedaulatan Irak, dan tidak pula mengakui pemerintahan yang sudah terbentuk pasca invasi AS terhadap Irak.
Perdana menteri pemerintahan Irak yang kini berstatus sementara, Adel Abdul-Mahdi, sudah mengambil langkah yang benar dan tepat ketika memperingatkan ihwal masuknya pasukan, perlengkapan militer, dan penerbangan helikopter di Irak tanpa seizin Baghdad. Sebab, tindakan AS itu tak ubahnya dengan menistakan martabat pemerintah dan rakyat Irak.
Perilaku demikian juga pernah diperlihatkan AS ketika Trump, demikian pula menlunya, masuk ke Irak dan meninjau Pangkalan Ain Assad tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pemerintah Irak. Ini menunjukkan bahwa pelecehan AS terhadap pemerintah Irak dilakukan AS bukan baru kali ini.
Mengenai poin kedua, yaitu tuntutan Washington kepada Baghdad agar menebus kerugian AS di Irak, ini bukan saja merendahkan martabat Irak, melainkan juga melecehkan akal sehat. Sebab, invasi dan kemudian aksi pendudukan dilakukan AS bukan atas permintaaan orang Irak.
Karena itu, alih-alih bangsa Irak, pihak AS-lah yang seharusnya menebus kerugian yang diderita bangsa Irak akibat pendudukan dan embargonya yang berjalan selama lebih dari 12 tahun hingga menyebabkan kematian banyak orang di Irak, baik akibat kelaparan maupun akibat dan mesin-mesin perang serta roket dan bom-bomnya yang bahkan mengandung uranium sehingga berdampak pada penyakit kanker yang diderita oleh ribuan orang Irak.
AS adalah pihak yang telah menciptakan krisis yang meledak di kawasan Timur Tengah, baik karena tindakannya menduduki Irak, maupun karena keluar dari perjanjian nuklir Iran akibat desakan Israel, dan aksinya membunuh komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Jenderal Solemaini dan beberapa orang yang menyertainya di dekat Bandara Baghdad, termasuk Abu Mahdi al-Muhandis, wakil ketua aliansi pasukan relawan Irak Hashd Shaabi.
Penangkapan tiga tersangka di Bandara Baghdad yang telah memberitahu AS ihwal kedatangan Soleimani dari Damaskus ke Baghdad melalui pesawat komersial biasa tentu akan menyingkap banyak tabir di balik aksi teror AS tersebut.
Bangsa Irak yang besar sebenarnya sudah pernah berhasil memaksa pasukan AS keluar pada akhir tahun 2011, dan ini akan terulang lagi dengan kekuatan resistensi mereka seperti yang juga telah dilakukan orang-orang Afghanistan dan Vietnam.
AS tidak akan bisa terus menerus melangkahi martabat dan kedaualatan bangsa-bangsa lain tanpa perlawanan sengit. Brigade Hizbullah Irak yang merupakan bagian dari Hashd Shaabi telah mengumumkan bahwa rakyat Irak sedang menyongsong gerakan akbar di mana suku-suku Sunni di Anbar dan Mosul siap berpartisipasi melawan pendudukan AS atas Irak.
Hal ini dinyatakan Brigade Hizbullah Irak melalui siaran pers yang dirilis yang dirilis oleh biro politiknya beberapa jam setelah ulama muda dan berpengaruh Irak Sayid Moqtada Sadr menyerukan gelombang unjuk rasa akbar anti-AS di Irak.
Rakyat Irak tak peduli dengan apa yang dikata sebagai orang ihwal kebesaran pasukan AS, apalagi pasukan AS juga sudah pernah keluar pada tahun 2011.
Jika AS mengaku telah menderita kerugian sedikitnya 6 triliun dolar dalam invasinya ke Irak maka bukan tak mungkin ia akan menderita kerugian sebesar itu lagi jika sekarang masih hendak memperpanjang masalahnya di Irak, mengingat AS sekarang sudah terbukti lemah dan kalah dalam berbagai peperangan ekonomi dan militer sehingga bukan lagi kekuatan hegemoni tunggal di dunia.
Irak tidak akan tunduk pada arogansi ekonomi dan militer AS, sebab Irak bukan negara republik simbolik dan bukan pula negara yang dapat bertahan eksis lantaran diproteksi oleh AS, melainkan sebuah negara yang memiliki latar belakang sejarah peradaban yang bahkan berusia lebih dari 8000 tahun. Karena itu, bangsa Irak pada akhirnya akan bangkit melawan pendudukan dengan segala cara, termasuk dengan mempersembahkan darah para martirnya. (mm/raialyoum)