Barcelona, LiputanIslam.com — Presiden wilayah otonomi Katalonia Arthur Mas akhirnya membatalkan referendum tanggal 9 November mendatang setelah mendapat penentangan dari pemerintah Spanyol. Namun dalam upaya lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Katalonia, Mas tetap akan menggelar referendum yang tidak mengikat pada hari yang sama.
Sebagaimana dilaporkan situs New York Times (NYT), Mass mengumumkan pembatalan referendum tersebut melalui siaran televisi yang disiarkan langsung, Selasa (14/10) petang.
Pembatalan tersebut berkaitan dengan legalitas referendum yang dianggap ilegal oleh sistem hukum kenegaraan Spanyol, hal yang juga menjadi dasar penonakan pemerintah Spanyol atas rencana referendum tersebut. Sebelumnya Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah mengajak pemerintah Katalonia untuk membahas aspek legalitas tesebut terlebih dahulu sebelum menggelar referendum.
Sebagai ganti referendum yang mengikat, sekaligus untuk mengurangi kekecewaan para pendukung referendum, Mass mengumumkan akan menggelar “pemungutan suara yang tidak mengikat” pada hari yang sama dengan rencana referendum, 9 November mendatang.
“Kami memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukan apa yang kita katakan akan kita lakukan, yaitu untuk mencari pendapat rakyat Katalonia,” kata Mas.
“Tetap akan ada kotak pemungutan dan kertas suara,” tambah Mas tentang “referendum tidak mengikat” itu.
NYT melaporkan bahwa langkah yang dipilih Mas ini bisa menjembatani beberapa kepentingan sekaligus, yaitu pemerintah Spanyol, para pendukung kemerdekaan Katalonia, sekaligus masyarakat internasional. Dengan “referendum tidak mengikat” Mas berharap mendapatkan simpati dunia internasional terlebih dahulu sebelum benar-benar mengelar referendum yang mengikat.
Mas menyadari langkah tersebut mengecewakan para pendukung kemerdekaan Katalonia, dan kini dukungan kepada pemerintahannya di Katalonia tidak lagi penuh.
“Kami tetap bergerak maju, namun untuk sementara tidak lagi sepenuh 10 hari lalu,” kata Mas, yang baru pada masa-masa terakhir menjadi pendukung kuat kemerdekaan Katalonia.
Hal sebaliknya dirasakan oleh Perdana Menteri Spanyol Rajoy. Menyusul pengumuman itu, Rajov menyebutnya sebagai “kabar yang sangat bagus”.
“Spanyol adalah negara demokrasi yang maju, dan mengikuti hukum adalah kewajiban semua orang,” katanya dalam sebuah konperensi di Madrid.(ca)