Donetsk, LiputanIslam.com — Sekitar 400 tentara bayaran AS dari perisahaan jasa keamanan terkenal Academi (sebelumnya bernama Blackwater) telah dikerahkan ke Ukraina timur untuk membungkam aksi-aksi pembangkangan oleh penduduk wilayah itu.
Keberadaan ratusan personil tentara bayaran itu diungkap oleh media Jerman Bild am Sonntag dengan mengutip sumber inteligen, hari Minggu (11/5). Dalam laporan itu disebutkan personil Academi/Blackwater terlibat dalam aksi penyerbuan di kota Slavyansk, Provinsi Donetsk, minggu lalu.
Pada tgl 29 April Dinas Inteligen Jerman BND melaporkan kepada kanselir Jerman Angela Merkel tentang keberadaan personil-personil Academi/Blackwater di Ukraina. Namun masih belum jelas siapa yang memerintahkan dan membiayai personil-personil Academi/Blackwater itu.
Sebenarnya sejak bulan Maret media-media Rusia telah melaporkan keberadaan pesonil tentara bayaran itu di Ukraina. Disebutkan kala itu bahwa rezim baru di Kiev telah membayar 300 personil Blackwater untuk menumpas pembangkangan di Ukraina Timur.
Saat itu juga Kemenlu Rusia menyebutkan bahwa “rezim Ukraina tengah merencanakan untuk melibatkan personil dari perusahaan-perusahaan militer asing untuk menjaga keamanan yang akan digunakan untuk menindas protes-protes sipil dan ketidakpuasan publik.”
Kala itu Kemenlu Rusia menuduh Greystone Limited sebagai perusahaan jasa keamanan asing yang akan disewa pemerintah Ukraina. Perusahaan yang berbasis di Barbados itu sebenarnya adalah anak perusahaan Academi/Blackwater.
Tuduhan itu semakin menyeruak setelah munculnya laporan-laporan yang diperkuat oleh rekaman video keberadaan personil militer asing di jalanan kota Donetsk. Dalam rekaman itu warga terlihat mengejar para personil militer asing itu sembari berteriak, “Blakwater!”, “Tentara bayaran!”, “siapa kamu mau menembaki kami?”
Kala itu Academi/Blackwater membantah keberadaan mereka di Ukraina, menyebutnya sebagai “rumor yang disebarkan oleh blogger-blogger dan reporter-reporter online yang tidak bertanggungjawab”.
Academi/Blackwater mendapatkan reputasi internasional yang buruk karena aksi-aksi brutal mereka di Irak selama pendudukan AS, terutama aksi pembantaian terhadap 17 warga sipil Irak tanggal 16 September 2007. Inilah salah satu faktor kuat yang membuat pemerintah Irak menolak menandatangani perjanjian keamanan dengan Amerika, yang salah satu poinnya adalah memberi kekebalan hukum pada personil-personil militer Amerika.
Sejak itu perusahaan ini telah ganti nama 2 kali. Pertama adalah “Xe Services” dan terakhir adalah “Academi”.
Sementara itu penghitungan hasil referendum yang dilakukan 2 Provinsi pembangkang, Donetsk dan Lugansk, hari Minggu (11/5) telah dilakukan. Hasil sementara, sebagaimana dilaporkan Russia Today, menunjukkan kemenangan telak kubu pro-Rusia dengan suara sekitar 90%.(ca/russia today)