Hongkong, LiputanIslam.com — Ratusan ribu demonstran memadati jalanan kota Hongkong, Selasa (1/7), menuntut reformasi politik di Hongkong.
Organiser aksi demonstrasi yang digelar setiap tahun untuk memperingati bergabungnya Hongkong dengan Cina tanggal 1 Juli 1997 itu menargetkan aksi tersebut akan menjadi “demonstrasi terbesar dekade ini”. Organiser juga menegaskan bahwa fokus dari aksi tersebut untuk memberikan tekanan kepada pemerintah pusat di Beijing untuk memberikan kebebasan penuh warga Hongkong untuk menentukan pemimpin mereka sendiri.
Aksi tersebut hanya berselang sehari setelah sebuah referendum online untuk menentukan pemilihan kepala pemerintahan mendapatkan dukungan hampir 800.000 suara. Pemerintah Hongkong dan Cina menyebut referendum yang berlangsung selama 10 hari itu sebagai “tidak berdasar”.
Aksi demonstrasi sendiri dimulai di Victoria Park, selanjutnya bergerak menuju ke pusat kota.
“Sentimen publik mencapai titik terendah sejak tahun 2003,” kata organiser demonstrasi, Johnson Yeung. “Saya percaya lebih banyak warga yang akan bergabung dengan pawai ini,” tambahnya.
Pawai serupa yang digelar tahun 2003 berhasil menarik massa sebanyak lebih dari 500.000, saat warga menolak RUU anti-subversi yang dianggap mengancam kebebasan warga Hongkong. RUU itu pun kemudian dibatalkan.
Polisi sendiri telah mengantisipasi aksi tersebut dan mengerahkan setidaknya 4.000 personil untuk menjaga keamanan. Demikian laporan BBC News, Selasa (1/6).
Sementara itu dalam pidato yang disampaikan menyambut kembalinya Hongkong ke Cina yang ke-17, pemimpin ekskutif Hongkong CY Leung mengatakan bahwa pemerintah telah mencoba dengan serius untuk melakukan reformasi politik sesuai aspirasi warga.
“Hanya dengan menjaga kestabilan Hongkong, kita bisa menjaga kesejahteraan ekonomi kita. Hanya dengan menjaga kesejahteraan Hongkong kita bisa meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik,” kata Leung dalam pidatonya.
Beijing telah mengumumkan akan menggelar pemilihan pimpinan eksekutif Hongkong pada tahun 2017, namun kandidat-kandidatnya telah ditetapkan oleh komisi yang dibentuk pemerintah.
Para aktifis menginginkan warga diberi hak sepenuhnya untuk memilih pemimpin mereka secara langsung.
Dalam referendum online yang digelar oleh kelompok yang menamakan diri “Occupy Central” itu publik diberi pilihan untuk menentukan pemimpin mereka sendiri secara langsung.
Saat ini di Hongkong berlaku sistem politik “satu negara 2 sistem” dengan kebebasan besar bagi rakyat HOngkong untuk mengatur urusannya sendiri kecuali untuk urusan pertahanan dan luar negeri. Sistem ini berlaku selama 50 tahun sejak tahun 1997.(ca)