Jakarta, LiputanIslam.com — Bergaji besar tapi malas, itulah yang tercermin dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat hari ini. Hanya segelintir yang hadir pada rapat paripurna pada setelah berakhirnya proses Pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Terlebih lagi, masa jabatan mereka akan berakhir pada Oktober mendatang.
Rapat paripurna pada Selasa, 26 Agustus 2014, hanya 285 anggota yang hadir di ruang rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rinciannya, Partai Demokrat diwakili 75 orang dari 148 anggota, Partai Golkar diwakili 55 orang dari 106 anggota, dan PDI Perjuangan diwakili 54 orang dari 94 anggota yang terdaftar.
Selain itu, Partai Keadilan Sejahtera diwakili 30 orang dari 57 anggota, Partai Amanat Nasional diwakili 20 orang dari 46 anggota, Partai Persatuan Pembangunan diwakili 18 orang dari 38 anggota, Partai Kebangkitan Bangsa diwakili 11 orang dari 28 anggota, Partai Gerindra diwakili 12 orang dari 26 anggota, dan Partai Hanura diwakili 10 orang dari 17 anggota.
Dari laporan Kompas, agenda rapat paripurna kali ini untuk mengambil keputusan terhadap RUU tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang panas bumi, pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU usul inisiatif Komisi I tentang radio televisi RI menjadi RUU DPR, penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran DPR, serta pengesahan pembentukan pansus perubahan aturan DPR RI tentang tata tertib.
Lantaran sedikitnya anggota Dewan yang hadir, waktu rapat yang seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB akhirnya molor selama 45 menit. Anggota Dewan yang hadir pun jengkel dengan kemalasan rekan-rekannya.
“Ini pada ke mana sih anggota DPR? Udah pada males kali ya, nggak kepilih!” ujar politisi Partai Hanura, Susaningtyas Kertopati, yang terpaksa menunggu sambil berbincang dengan wartawan di luar ruangan.
Padahal telah lazim diketahui, saat masih menjadi calon anggota dewan, mereka mengumbar janji-janji akan berkerja keras dan mengabdi pada rakyat. Netizen yang kesal, seperti @awqrt, mengusulkan, agar dibentuk sistem monitoring kerja DPR.
“Bikin Online DPR Performance Monitoring System yang bisa diakses publik. Untuk setiap anggota DPR, harus ada 1) Project/Plan dengan jadwal awal, jadwal akhir, KPI, Resources Used, Cost Saving/Penghematan, dll. 2) jumlah UU yg disahkan/direvisi.” tulisnya. (ba)