Jakarta, LiputanIslam.com — Sekitar 1.500 pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) di Balai Pelatihan Provinsi Jawa Barat, Jalan Kolonel Maspuri- Cimahi, pada Sabtu, 15 November 2014. Rakornas kali ini mengusung tema “Menyongsong Kesiapan Buruh/ Pekerja Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Dr Hening Widiatmoko, yang turut hadir dalam Rakornas menyatakan apresiasinya terhadap Rakornas yang diadakan oleh SBSI 1992. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan klasifikasi dan sertifikasi keahlian tenaga kerja guna menyambut MEA.
Selain itu, ia juga menyingung tentang Upah Minimum Kota (UMK) yang sedianya akan diumumkan pada tanggal 22 November.
“Pemerintah masih mempertimbangkan besarnya jumlah kenaikan UMK tahun 2015,” kata dia.
Saat ini, seluruh buruh menuntut kenaikan sebesar 30 persen dari UMK tahun 2014, yang salah satu penyebabnya adanya rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Aliansi buruh Jawa Barat yang terdiri dari serikat pekerja di seluruh Jawa Barat, yang terdiri dari KSPSI, KSBSI, SPN, KSN, Gas Permindo, Gobsi, Kasbi, PPMI 98 juga telah menyepakati bahwa kenaikan UMK harus 30 persen .
Bagaimana jika seandainya pemerintah menolak tuntutan tersebut, apa yang akan dilakukan oleh para pekerja?
“Serikat buruh akan modar (mogok daerah),” kata salah satu peserta yang hadir sambil tertawa, saat ditanya Liputan Islam.
Ridwan Kamil: Buruh Jangan Demo
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berjanji akan memperjuangkan UMK tahun 2015 sesuai keinginan buruh, naik 30 persen atau menjadi Rp 2,6 juta. Namun ia meminta, buruh tak berdemo untuk menuntut haknya itu.
“Logika buruh sebenarnya sudah benar, hanya aturannya belum memenuhi, yang 60 item KHL itu,” ujar Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, di Balai Kota Bandung, seperti dikutip dari Detik.com.
Menurutnya hitungan kebutuhan hidup layak (KHL) berdasarkan harga barang di pasar tradisional. Sementara dengan ritme kerja buruh, tak memungkinkan mereka belanja ke pasar tradisional.
“Kalau dihitung KHL, itu jomplang. Karena mereka belanjanya di warung yang sudah ada batinya (untungnya),” katanya.
Untuk persoalan ini, Emil berpikir menggandeng pengusaha untuk menyediakan delivery sembako bagi para buruh. “Nanti jadi mungkin belanja bisa telepon atau SMS, dan nanti diantar ke pabriknya masing-masing,” ujar Emil.
Emil berpesan agar buruh jangan melakukan aksi turun ke jalan. “Udahlah tuntutan-tuntutan itu sudah hapal, sama kaya tahun lalu. Saya nitip jangan ada demo, saya akan usahakan (kenaikan UMK,” tandasnya. (ba)