Washington, DC., LiputanIslam.com — Sebuah undang-undang yang ditujukan untuk memberikan sanksi-sanksi baru bagi Iran akhirnya gagal diundangkan setelah mendapatkan penolakan publik Amerika. Demikian pernyataan pakar politik Amerika William Beeman.
“Pembatalan ini merupakan hasil dari desakan ratusan ribu warga Amerika kepada para senator melawan kelompok lobi pro-Israel AIPAC,” kata Beeman dalam wawancara dengan media Iran Press TV, hari Selasa (18/2).
Undang-undang anti-Iran tersebut, yang diusulkan oleh para politisi pro-Israel pertengahan Desember lalu, telah kehilangan momentum setelah mendapatkan tentangan kuat dari kubu oposisi yang berasal dari partai Demokrat.
“Kegagalan tersebut, menurut saya adalah tanda yang bagus. Ini menunjukkan bahwa publik Amerika telah lebih sensitif daripada para legislator kami dan tentu saja mereka tidak menginginkan para legislator tunduk kepada kelompok-kelompok eksternal ini (kepentingan Israel),” tambah Beeman.
AIPAC yang merupakan kelompok politik paling berpengaruh di Amerika, telah melakukan upaya-upaya serius untuk meyakinkan para senator Amerika untuk mendukung undang-undang pemberian sanksi baru bagi Iran. Para anggota AIPAC bahkan melakukan “pembunuhan kharakter” terhadap senator Debbie Wasserman Schultz dengan menyebutnya sebagai anti-semit, karena dianggap kurang memberikan dukungannya terhadap RUU rancangan mereka. Padahal Senator Debbie selama ini dikenal sebagai sangat pro-Israel.
Bulan lalu para legislator dari kubu Demokrat mengungkapkan bahwa RUU tersebut telah mengalami kegagalan, meski AIPAC terus melakukan tekanan keras.
Kalangan Akademis Irlandia Dukung Gerakan Boikot Israel
Sementara itu dikabarkan lebih dari 120 akademisi Irlandia bergabung dengan gerakan boikot Israel dengan menolak bekerjasama dengan institusi-institusi pendidikan dan riset Israel. Demikian laporan media Palestina, Palestine News Network minggu lalu.
Dalam pernyataannya para akademisi tersebut mengatakan akan menerukan gerakan boikotnya hingga Israel “mematuhi hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan”.
“Konflik di Palestina telah mencapai tahap “Masa Afrika Selatan”, saat dimana apartheid Israel diakui oleh masyarakat internasional,” kata Professor Haim Bresheeth, seorang akademisi dan pembuat film.
“Amerika, Uni Eropa dan negara-negara lainnya telah melindungi Israel dan membiayai pendudukannya atas Palestina sejak tahun 1967, membuatnya sulit untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur PBB dan diplomatik internasional,” tambahnya.
Ghada Karmi, seorang dokter keturunan Palestina sekaligus dosen di University of Exeter, mengatakan, “Penindasan Israel atas dunia pendidikan Palestina yang terdokumentasi dengan baik adalah skandal yang harus dikutuk oleh semua yang mengklaim peduli dengan kebebasan akademik.”
Bulan lalu, perusahaan pengelola dana pensiun Belanda, PGGM, yang merupakan pengelola dana pensiun terbesar di dunia, mengumumkan akan memindahkan asset-assetnya di 5 bank Israel yang dituduh telah mendanai pembangunan pemukiman ilegal yahudi di Palestina.
Pada bulan Januari, 2 bank terbesar Eropa, Nordea Bank of Sweden dan Danske Bank of Denmark, mengumumkan pembatalan kerjasama dengan bank-bank Israel. Sementara itu The American Studies Association (ASA), asosiasi para profesor Amerika, juga menyatakan dukungan bagi aksi boikot terhadap lembaga-lembaga pendidikan dan riset Israel.(ca/press tv/ap)