London, LiputanIslam.com — Menganggap kebijakan negaranya atas konflik di Gaza sebagai “tidak bermoral”, seorang menteri muda Inggris mengundurkan diri dari jabatannya.
Sebagaimana dilaporkan kantor berita Jerman Deutsche Welle, Selasa (5/8), Sayeeda Warsi, seorang menteri muda Muslim pertama di Inggris, mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu dilakukannya sebagai protes atas kebijakan politik Inggris di Gaza yang dinilainya tidak bisa dibela.
Warsi, yang juga menteri muda perempuan untuk urusan keyakinan dan komunitas mengumumkan pengundurandirinya lewat akun Twitter.
“Dengan penyesalan mendalam, saya memberikan pernyataan pengunduran diri kepada perdana menteri. Saya tidak bisa lagi mendukung politik Gaza yang dijalankan pemerintah,” demikian ditulisnya.
“Menurut pandangan saya, politik kita berkaitan dengan proses perdamaian Timur Tengah secara umum, tapi terutama langkah dan bahasa yang digunakan dalam krisis Gaza saat ini tidak bisa dibela secara moral. Ini tidak sesuai dengan kepentingan nasional, dan dalam jangka panjang akan punya dampak merugikan bagi reputasi internasional dan domestik kita,” tambahnya.
Warsi adalah salah satu pejabat Inggris yang selama ini secara lantang mengecam banyaknya jumlah warga sipil yang tewas di Gaza.
“Apakah orang bisa terus-menerus membenarkan pembunuhan terhadap anak-anak,” demikian ditulis Warsi pada akun Twitter-nya tanggal 24 Juli lalu, ketika sebuah sekolah PBB yang digunakan untuk menampung pengungsi Palestina dibom Israel.
Pengunduran diri Warsi terjadi setelah banyak kritik dilontarkan terhadap Cameron di dalam Partai Konservatif. Kritik terutama dilontarkan karena Cameron tidak bersedia mengecam penggunaan kekerasan oleh Israel, yang dinilai banyak kritikus di luar proporsi.
Hari Senin (4/8) Cameron mengeluhkan tingginya korban jiwa di Gaza yang dinilainya “mengerikan”. Tapi ia menolak untuk menyebutkan bahwa Israel telah melanggar hukum internasional.
Ed Miliband, pemimpin Partai Buruh yang menjadi partai oposisi terbesar mengatakan Cameron tidak mengambil posisi jelas menyangkut penderitaan warga sipil di Gaza.
“Pemerintah harus menyatakan sikap lebih jelas kepada Israel, bahwa aksi negara itu atas Gaza tidak bisa diterima dan tidak bisa dibenarkan,” kata Miliband minggu lalu.(ca)