Kiev, LiputanIslam.com — Presiden Ukraina Petro Poroshenko memerintahkan penggelaran pasukan di kota-kota strategis di wilayah timur negeri itu untuk menghadapi kemungkinan serangan kelompok separatis.
Dalam pernyataan yang disampaikan usai bertemu para pejabat keamanan Ukraina, Poroshenko mengatakan bahwa unit-unit militer akan dikirim untuk memperkuat pertahanan kota-kota Mariupol, Berdyansk, Kharkiv dan wilayah utara Provinsi Luhansk. Demikian BBC News melaporkan.
Sementara itu menyusul kemenangan dalam pemilu yang digelar oleh kubu separatis di wilayah Donetsk dan Luhansk hari Minggu (2/11), pada hari Selasa (4/11) Alexander Zakharchenko dilantik sebagai Presiden Republik Rakyat Donetask, sedangkan Igor Plotnitsky menjadi Presiden Republik Rakyat Luhansk.
Marah oleh langkah kubu separatis menggelar pemilihan umum secara sepihak, Poroshenko mengancam akan mencabut undang-undang status khusus yang diberikan kepada wilayah Donetsk dan Luhansk. Ia menyebut pemilihan itu telah menghancurkan proses perdamaian.
BBC menyebut langkah Poroshenko tersebut menimbulkan dua penafsiran, sebagai bentuk keputus-asaan setelah gagal menghentikan gerakan separatisme di Donetsk dan Luhansk, atau keseriusan atas kemungkinan offensif oleh milisi-milisi separatis dukungan Rusia, khususnya setelah terpilihnya Presiden di kedua wilayah tersebut.
Selain dari pemerintah Ukraina, pelaksanaan pemilu itu sendiri juga mendapat penolakan PBB dan Uni Eropa, meski Rusia menyatakan dukungannya.
Di sisi lain Pemimpin NATO yang baru Jens Stoltenberg dalam konperensi pers yang digelarnya, Selasa (4/11) mengatakan bahwa pasukan Rusia telah bergerak mendekati perbatasan Ukraina. Sementara itu Jubir NATO menyebutkan adanya pergerakan pasukan di wilayah separatis dan menyebutnya sebagai suatu “bahaya”.
Dalam pertemuan dengan para pejabat keamanan Ukraina, Poroshenko mengatakan bahwa penggelaran pasukan Ukraina ditujukan untuk pertahanan menghadapi kemungkinan serangan yang diarahkan ke kota Mariupol, Berdyansk, Kharkiv dan utara Luhansk. Ia juga menyebutkan bahwa Ukraina masih menjadi “pendukung proses perdamaian” dan tetap pada sikapnya sesuai dengan Perjanjian Minsk yang ditandatangani oleh Ukraina, Rusia, kubu separatis dan OSCE (organisasi kerjasama keamanan Eropa).
“Namun ini tidak berarti Ukraina tidak siap untuk melakukan langkah keras dalam hal terjadinya skenario kegagalan,” katanya.
Sementara itu Presiden Donetsk Zakharchenko, usai dilantik mengatakan bahwa ia siap untuk melakukan perundingan damai dengan pemerintah Ukraina.
“Namun Ukraina harus memahami bahwa Donetsk telah menjadi negara sendiri,” katanya, seraya mengumumkan bahwa wilayah Republik Rakyat Donetsk meliputi wilayah yang masih diduduki pasukan Ukraina.(ca)