Presiden Jokowi Pastikan Tak Terbitkan Perppu untuk UU KPK Hingga Komentar Peneliti dan ICW

0
129

Sumber: Tribunnews

LiputanIslam.com — Presiden Joko Widodo pastikan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi tuntutan masyarakat dan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah pada hari Senin (23/9). Mereka menolak UU KPK hasil revisi.

“Enggak ada (penerbitan Perppu),” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Sebelumnya revisi UU KPK telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, Selasa (17/9/2019).

Pengesahan itu menuai kritik karena dilakukan terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan unsur pimpinan KPK.

Sejumlah pakar hukum menyebut Jokowi masih bisa membatalkan UU KPK yang telah disahkan dengan menerbitkan Perppu.

Sebelumnya, Peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda menantang Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk merasakan emosi publik yang menentang disahkannya revisi Undang-Undang (UU) KPK seperti halnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 lalu.

“Jadi mungkin kalau Presiden Jokowi cukup berani dan mau merasakan empati publik, mungkin dia akan mengeluarkan Perppu,” ujar dia.

Baca juga: Pengesahan Revisi UU KPK Untungkan Mafia dan Taipan di Indonesia

Sementara Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana pesimistis Jokowi akan mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi, sebab Jokowi dinilai tidak memiliki keberpihakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan masyarakat yang menentang revisi UU tersebut.

“Karena dua momentum pemilihan komisioner KPK dan revisi UU KPK kita lihat Presiden tidak ada terlihat keberpihakan kepada KPK,” ujar dia. (Ay/Kompas)

DISKUSI: