Jakarta, LiputanIslam.com–Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi calon legislatif 2014 yang menggunakan dana hasil pencucian uang di luar negeri untuk berkampanye. Pencucian uang (money laundering) adalah “mencuci ” uang kotor yang didapat dari kegiatan ilegal atau hasil kejahatan dengan cara disembunyikan di negara-negara tertentu, lalu dikirim kembali ke Indonesia sehingga seakan-akan menjadi uang halal.
Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso mengatakan, “Kita menduga ada pembiayaan kampanye caleg tertentu yang menggunakan modus-modus yang tax heaven country, pembiayaan kampanye caleg.”
Dugaan ini berawal dari temuan PPATK terkait aliran dana ke luar negeri yang nilainya cukup besar pada awal masa kampanye legislatif Mei lalu. Ada dugaan, uang hasil korupsi disembunyikan pelakunya di negara tax heaven country atau negara bebas pajak.
Tax heaven country, kata Agus, sebagaimana dikutip Kompas (24/6/2012) kerap dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan pencucian uang. Sebut saja Cayman Island di Karibia dan Singapura sebagai dua negara tax heaven country yang kebijakannya kerap dimanfaatkan para koruptor Indonesia.
Agus menyatakan, PPATK telah mengirimkan timnya ke Inggris untuk bekerjasama membahas kebijakan di negara-negara bebas pajak tersebut. Di samping itu, PPATK mengimplementasikan dua sistem pelaporan keuangan baru yang diharapkan mengantisipasi adanya sumbangan asing dalam Pemilu Presiden (Pilpres).
“Pada Maret, kami implementasikan Laporan Transaksi Keuangan Dari dan ke luar negeri melewati cross border,”kata Agus.
Sistem yang kedua, tutur Agus adalah Sistem Pelaporan Jasa keuangan Terpadu atau Sipesat. Ini merupakan sistem penguatan database. PPATK meminta data Costumer Identity file dari pihak bank, asuransi, pasar modal, jasa peminjaman uang dan jasa penukaran uang.
“Di PPATK akan ada data seseorang itu punya KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) di mana, uangnya disimpan di bank mana saja, pernah menukar uang dimana saja,” ujar Agus.
Definisi pencucian uang bisa dilihat dari pasal 1 ayat 1 UU No 25 tahun 2003 yang berbunyi: Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan , atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga (seharusnya “patut diduga”) merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.(dw)