Washington,LiputanIslam.com—Sekretaris Negara Amerika, Mike Pompeo, pada Senin (18/11), mengumumkan sikap terbaru Amerika terhadap kependudukan Israel di daerah Tepi Barat.
Seperti dikutip dari al-Jazeera, pemerintahan Amerika tak lagi menilai pendudukan Israel bertentangan dengan hukum internasional.
“Setelah mempelajari semua perdebatan secara hati-hati, pemerintah berpendapat pendudukan sipil Israel di Tepi Barat tak bisa disebut bertentangan dengan hukum internasional,” ucap Pompeo.
Putusan AS ini mendapatkan kecaman dari orang-orang Palestina dan berbagai organisasi HAM.
Jubir Presiden Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, menyebut putusan Amerika sangat bertentangan dengan hukum internasional.
“Washington tidak layak membatalkan resolusi undang-undang internasional dan tidak memiliki hak untuk melegalisasi semua pendudukan Israel,” ucapnya.
Hanan Ashrawi, seorang anggota Komite Eksekutif PLO, menulis lewat akun twitternya, menyebut langkah Amerika itu sebagai pukulan bagi hukum, keadilan, dan perdamaian internasional.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, merasa diuntungkan oleh putusan ini. Ia menyebut Amerika telah mengoreksi kesalahan di masa lalu.
Baca: Trump Sudah Jemu dengan Netanyahu
Berdasarkan resolusi-resolusi yang telah ditetapkan DK PBB, pendudukan Israel adalah aktivitas ilegal karena melanggar Konvensi Jenewa Keempat yang melarang rezim tertentu memindahkan rakyatnya ke area kependudukan.
Pendudukan ini juga dianggap sebagai batu pengganjal persetujuan damai antara Israel-Palestina.
Sampai saat ini, total 600.000 penduduk Israel dikabarkan tinggal di area kependudukan Tepi Barat, yang meliputi Yerussalem Timur.
Rezim Israel mulai menduduki Yerussalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza sejak perang sembilan hari Arab-Israel pada 1967.(fd/Al-Jazeera)