Jakarta, LiputanIslam.com–Kepolisian Republik Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pembubaran Front Pembela Islam. Alasannya, tindakan ormas tersebut telah meresahkan masyarakat. Hal ini terkait dengan aksi rusuh FPI saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada 3 Oktober lalu.
“Kalau memang menyebabkan masalah pada persoalan dengan cara kekerasan, cara anarkistis, saya kira tidak layak lagi untuk dipertahankan,” ujar Kapolri, Jenderal Sutarman, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Sutarman mengatakan, Polda Metro Jaya telah mengajukan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk membubarkan FPI. Ia mengatakan, pembubaran organisasi harus melewati pengadilan, sesuai dengan undang-undang. Kapolri berharap, rekomendasi tersebut dapat dikabulkan sehingga FPI dapat dibubarkan.
“Namun, itulah rekomendasi. Jadi, apa pun keputusan pengadilan, Kapolda Metro Jaya sudah menyampaikan,” ujarnya, seperti dikutip Kompas.
Sutarman menambahkan, aksi unjuk rasa merupakan hak warga negara untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, jika demo rusuh, maka perlu ada tindakan hukum untuk menghentikannya.
“Kalau melakukan tindakan anarkistis, maka hukum harus ditegakkan. Negara tidak boleh kalah dengan kelompok garis keras apa pun, siapa pun,” kata Sutarman.
Mendagri: FPI Asset Bangsa
Setahun yang lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah menyebut FPI adalah aset bangsa. Pernyataan ini merupakan tanggapan atas kritikan yang diterimanya setelah mengimbau agar kepala daerah bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti Front Pembela Islam (FPI).
“Ya, karena selama ini kita posisikan seperti itu. Kalau kita rangkul, kita ajak kerja sama, dia (FPI) kan aset bangsa juga. Kalau kesalahan ya salah. Tapi kan yang baiknya, ada juga. Waktu di Aceh (tsunami) misalnya dia datang membantu,” kata Gamawan (24/10/2013).
Menanggapi kasus bentrokan antara FPI dan Polri (ang memunculkan desakan pembubaran FPI, Gamawan mengatakan, pembubaran FPI bisa dilakukan melalui proses hukum di pengadilan.
“Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, pembubaran itu bisa dilakukan melalui pengadilan. Nanti ke Kemenkumham terlebih dahulu, baru kemudian Kemenkumham yang mengajukan ke pengadilan untuk diberi sanksi berdasarkan data-data Kepolisian,” kata Gamawan di Gedung Kemendagri Jakarta, Kamis (9/10/2014), seperti dikutip Antara. (Baca: Demo Tolak Ahok, FPI Bentrok dengan Polisi)
Dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas terdapat tiga jenis sanksi yang dapat diberikan kepada ormas pelanggar peraturan dan ketertiban umum, yakni sanksi berupa teguran, pembekuan, dan pembubaran ormas. (dw)