Madrid, LiputanIslam.com — Wakil Sekjen Partai Rakyat Spanyol Esteban Gonzalez Pons menyerukan agar dilakukan langkah hukum terhadap Presiden wilayah otonomi Katalonia Artur Mas, menyusul digelarnya “referendum tidak resmi” di wilayah itu hari Minggu (9/11).
Sebagaimana dilaporkan Sputnik News, Senin (10/11) petang, Pons menyebut referendum tidak resmi, atau yang disebut Artur Mas sebagai “konsultasi”, yang digelar di Katalonia hari Minggu adalah kejahatan sembari menutuh Mas telah menggunakan fasilitas negara secara ilegal.
Sementara itu pemimpin Partai Societat Civil Catalana Jose Domingo yang menolak pemisahan Katalonia dari Spanyol, menuduh rakyat Katalonia telah dibohongi oleh Mas sehingga percaya “referendum tidak resmi” tersebut sebagai tindakan politik yang serius.
“Perjuangan untuk kemerdekaan telah merugikan stabilitas masyarakat Katalonia, karena secara de facto telah memecah belah masyarakat,” kata Domingo.
Menurut keterangan pemerintah wilayah Katalonia, lebih dari 2,3 juta warga Katalonia dari 5,4 juta warga yang masuk daftar pemilihan umum, telah berpartisipasi dalam “referendum” hari Minggu lalu. Dari jumlah itu lebih dari 80% mendukung kemderdekaan Katalonia dari Spanyol.
Dalam “referendum” itu warga dimintai pendapatnya atas 2 pertanyaan: “apakah setuju Katalonia menjadi negara”, dan jika setuju “apakah setuju Katalonia menjadi negara yang merdeka”.
Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi Spanyol menolak referendum di Katalonia sebagai ilegal dan tidak konstitusional.
Katalonia, negara bagian di Timur Laut Spanyol dan terletak di pinggir Laut Tengah dengan ibukotanya Barcelona adalah wilayah yang secara ekonomi lebih bagik dibandingkan wilayah lain di Spanyol. Namun sebagian warga menuduh pemerintah pusat bersikap tidak adil kepada mereka. Selain itu Katalonia juga memiliki budaya yang berbeda dengan wilayah Spanyol lain pada umumnya.(ca)