Jakarta, LiputanIslam.com–Pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta akhirnya berlangsung di Istana Negara Rabu, 19 November 2014, pukul 14.00 WIB. Pada hari yang sama, anggota DPRD DKI Jakarta mendatangi komisi II DPR-RI untuk melakukan konsultasi terkait pelantikan Ahok.
“Kita menghargai sikap presiden. Tapi kita tetap akan melakukan interpelasi,” kata Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lulung Lunggana yang akrab disapa Haji Lulung.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu juga menegaskan langkah interpelasi akan berujung pada upaya pelengseran (impeachment) terhadap Ahok. “Iya dong impeachment itu kan hak. Ini Undang-undang tafsirnya kan menjaga etika dan norma kalau selama ini bicara perilaku bukan prestasi. Jangan biarkan,” katanya.
Anggota Komisi II DPR, Yandri Susanto, mengatakan Ahok sebagai sumber masalah. “Jangan pernah berhenti lawan Ahok. Itu tugas mulia kita yang di DPR. Pelantikan pakai UU nomor 29. Ahok untuk berkuasa pakai UU nomor 32. Perlu revisi dan amandemen pelantikan,” katanya, seperti dikutip Vivanews.
Politisi Partai Amanat Nasional itu juga menyesalkan berbagai pernyataan yang dilontarkan Ahok selama ini. Pernyataan-pernyataan itu menurutnya justru meresahkan banyak pihak.
“Tidak boleh Ahok bilang DPR nggak penting. Kita perlu panggil Ahok ke sini. Pelantikan Ahok jam 2 tidak lazim. Kita juga harus panggil Dirjen Otda Kemendagri ke sini,” ujarnya.
Yandri juga mempertanyakan Presiden Joko Widodo yang melantik Ahok di Istana. “Harusnya dilantik di DPRD bukan di istana. Harus dipertanyakan kenapa diboyong ke Istana? Apa takut sama anggota DPRD?” katanya.
Menurut Pasal 163 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pelantikan gubernur dilakukan oleh Presiden di Ibu Kota. Tidak disebutkan apakah di Istana, atau di gedung DPRD. (fa)