Bangkok, LiputanIslam — Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra akan dijerat dakwaan mengabaikan tugas terkait skema subsidi pertanian beras. Jika terbukti bersalah, ia bisa diberhentikan dari jabatannya. Demikian disampaikan panel antikorupsi Thailand seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/2).
Menurut panel Komisi Antikorupsi Nasional tersebut, PM Yingluck telah mengabaikan peringatan bahwa kebijakan subsidi pertanian andalannya sangat rawan korupsi dan menyebabkan kerugian finansial bagi negara. Yingluck akan dipanggil komisi untuk mendengarkan dakwaan tersebut pada tanggal 27 Februari mendatang.
Skema subsidi tersebut menjamin para petani mendapatkan harga jual beras di atas harga pasar. Namun kebijakan ini telah memicu kemarahan kelompok anti-pemerintah. Menurut oposisi, kebijakan itu memicu korupsi, menguras anggaran negara dan menyebabkan menumpuknya persediaan beras yang tak bisa dijual.
Bentrokan Berdarah di Bangkok
Berita dakwaan tersebut di atas disampaikan beberapa jam setelah bentrokan berdarah antara aparat polisi anti huru-hara dan para demonstran anti-pemerintah di Bangkok. Tiga orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka dalam bentrokan itu, 2 di antaranya yang tewas adalah polisi.
Bentrokan berdarah ini terjadi hari ini saat polisi antihuru-hara melancarkan operasi untuk merebut kembali gedung-gedung pemerintah di Bangkok yang diduduki para demonstran. Dalam operasi ini, lebih dari 100 demonstran ditangkap polisi.
Hampir tiga bulan terakhir ini, para demonstran terus bersikeras menuntut PM Yingluck mengundurkan diri. Kubu oposisi menuding pemerintahan Yingluck sebagai boneka kakaknya, mantan PM Thaksin Shinawatra.
Para demonstran oposisi juga mendesak Yingluck untuk menyerahkan kekuasaan ke pemerintahan, sementara yang akan melakukan reformasi untuk menangani korupsi dan penyalahgunaan dana publik, sebelum pemilihan umum yang baru digelar.(ca/detiknews)