Bangkok, LiputanIslam.com — Perdana Menteri Jendral Prayuth Chan-ocha Thailand membantah keterlibatan aparat pemerintahannya dalam serangan bom kembar yang mengguncang Bangkok, Senin (2/2).
Jendral Prayuth membuat pernyataan itu menanggapi desas-desus yang beredar di media sosial tentang dugaan tersebut dengan motif agar pemerintah bisa meneruskan hukum darurat yang diterapkan sejak tahun lalau menyusul kudeta terhadap pemerintahan PM Yingluck Shinawatra.
“Beberapa orang telah berspekulasi bahwa ini adalah pekerjaan pemerintah untuk memperpanjang hukum darurat. Mereka adalah orang-orang yang mengalami sakit otak,” kata Prayuth sebagaimana dilansir Press TV, Selasa (3/2) petang, menguti laporan media-media setempat.
Namun demikian Prayuth tidak menolak mentah-mentah dugaan keterlibatan oknum-oknum jahat di dalam pemerintahannya.
“Jika ini pekerjaan polisi atau tentara yang jahat, maka mereka harus dihukum,” katanya.
Ia menegaskan bahwa aparat keamanan tengah mencari 2 orang tersangka yang terlihat dalam rekaman CCTV berada di dekat lokasi ledakan, beberapa saat sebelum ledakan terjadi.
Setidaknya 2 orang melangami luka-luka setelah sebuah bom rakitan meledak di pusat perpelanjaan Siam Paragon di Bangkok tanggal 1 Februari lalu. Insiden ini merusak situasi stabil yang berlangsung sejak kudeta militer bulan Mei 2014 lalu. Insiden ini juga hanya berselang 10 hari setelah mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra dinyatakan bersalah atas kebijakan subsidi beras yang dijalankannya yang merugikan keuangan negara. Sebagai konsekuensinya Yincluck dilarang terlibat kegiatan politik selama 5 tahun dan terancam hukuman pidana.
Thailand telah mengalami 19 kali kudeta atau percobaan kudeta sejak tahun 1932.(ca)