Kualalumpur, LiputanIslam.com — Perdana Menteri Malaysia Najib Razak pada hari Selasa (3/6) mengajukan gugatan hukum terhadap portal berita populer Malaysiakini.com, yang dikenal sering mengkritik pemerintah. Demikian laporan situs tersebut kemarin.
Para pengacara Najib menyerahkan berkas tuntutan hari Selasa kepada pengadilan, dengan menyatakan dia dan partainya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dicemarkan oleh komentar pembaca, yang disiarkan laman itu pada bulan Mei lalu, katanya. Komentar itu mempertanyakan kepemimpinan Najib, dan menuduh korupsi dalam pemerintahan UMNO selama 57 tahun. Kritik-kritik seperti itu rutin disiarkan dalam bagian komentar laman tersebut.
Najib, yang merupakan tokoh pertama yang mengeluarkan ancaman untuk mengajukan tindakan hukum pada pertengahan Mei, merasa nama dan pemerintahannya telah dirusak dan menuntut permohonan maaf dari pengelola laman tersebut.
Pekan lalu Human Rights Watch mengeritik ancaman Najib tersebut dengan menyebutnya “usaha memaksa laman kritis bertekuk lutut” yang menunjukkan “ketidak sukaan fundamental pada kebebasan pers”. Editor Malaysiakini.com, Steven Gan mengatakan pihaknya akan melawan gugatan itu.
Koalisi yang berkuasa itu telah memberlakukan pengawasan ketat terhadap pers dan menjadikannya senjata utama untuk membantu tetap berkuasa sejak kemerdekaan Malaysia pada 1957.
Dalam satu pidato di acara Press Club Malaysia, Najib mengatakan ancamannya terhadap Malaysiakini.com yang diluncurkan pada 1999 bukan isyarat sebagai penumpasan atas media.
“Ini bukan usaha membungkam suara-suara kritis,” kata dia seraya menambahkan bahwa “ada perbedaan antara kritik sah dan penghinaan”.
Jadwal sidang perdana gugatan tersebut, sebagaimana dilaporkan AFP, diperkirakan berlangsung pada 18 Juni.(ca/ant)