Sydney, LiputanIslam.com — PM Australia Tony Abbott hari Senin mengumumkan kebijakan baru terkait keamanan nasional, di antara adalah memungkinkan penolakan pembayaran tunjangan kesejahteraan sosial bagi warga yang dianggap sebagai ancaman.
Kebijakan baru itu juga meliputi perampasan paspor mereka yang memiliki dua kewarganegaraan, serta pembatasan perjalanan ke luar negeri.
Abbott, yang menghadapi tekanan politik atas tindakan dramatisnya setelah berhasil mengatasi tantangan kepemimpinanya bulan ini, mengungkapkan kebijakan-kebijakan itu menyusul penyanderaan di satu kafe di Sydney yang menewaskan tiga orang pada bulan Desember lalu.
Ia mengatakan beberapa kebebasan pribadi akan dibatasi untuk melawan peningkatan ancaman dari kelompok radikal seperti ISIS.
“Sudah terlalu lama kita memberi keuntungan untuk mereka yang menjadi ancaman bagi negara kita,” kata Abbott seperti dilaporkan kantor berita Reuters dan dikutip Antara, Senin (23/2).
“Kita tidak akan pernah mengorbankan kebebasan demi membela mereka, namun kita juga tidak akan membiarkan musuh-musuh kita mengeksploitasi kebaikan kita,” tambahnya.
Ia mengungkapkan hal itu sehari setelah merilis laporan mengenai insiden penyanderaan tersebut, dimana dua sandera dan pelaku yang mengaitkan dirinya dengan kelompok ISIS turut tewas.
Abbott mengatakan peraturan baru itu akan memperbaiki kegagalan di bidang imigrasi, kesejahteraan, bidang-bidang kebijakan dan intelijen dengan menekan para pendukung gerakan radikal, terutama mereka yang menerima tunjangan kesejahteraan.
Hukum itu juga akan menyasar “pengkotbah yang menyebarkan kebencian”, kata Abbott, mengacu pada kelompok radikal Islam tanpa kekerasan Hizbut Tahrir.
Abbot secara eksplisit mengaitkan tunjangan kesejahteraan dengan terorisme, menuding puluhan warga Australia yang berjuang di Suriah dan Irak mendermakan tunjangan itu.
Ia menambahkan bahwa tunjangan bagi “individu-individu yang dinilai menjadi ancaman bagi keamanan” bisa segera dibatalkan.
“Orang yang datang ke negara ini bebas hidup sesuai pilihan mereka. Asalkan mereka tidak mencuri kebebasan yang sama dari yang lain,” katanya.
Namun seorang pemimpin oposisi menyebut kebijakan itu sebagai upaya pemimpin yang “gagal dan meronta-ronta” untuk mendapatkan kembali popularitasnya dengan menimbulkan ketakutan masyarakat.
“Itu sesuai untuk dia di oposisi, dia pikir itu juga akan berhasil untuknya dalam pemerintahan,” kata pemimpin Partai Greens, Senator Christine Milne.
Meskipun Abbott bulan ini berhasil mengatasi tantangan kepemimpinan internal Partai Liberal, posisinya dalam jajak pendapat turun mencapai titik terendah sejak awal 2014.
Australia, sekutu dekat Amerika Serikat dan aksinya melawan kelompok Negara Islam di Suriah dan Irak, berada dalam kewaspadaan tinggi terhadap serangan kelompok radikal Islam yang berkembang di dalam negeri sejak 2014.(ca)