Jakarta, LiputanIslam.com — Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan sertifikasi kelayakan terbang pesawat kepresidenan siap dikeluarkan. Sertifikasi itu keluar setelah pesawat tipe Boeing Business Jett 2 tersebut diujicoba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh.
“Sudah kami siapkan sertifikasinya, (masih) segar,” kata Purnomo di Istana Negara, Kamis (24/4).
Purnomo menyatakan, dari laporan dan uji coba sementara, tak ada masalah yang dialami atau terdapat pada pesawat dengan nomor penerbangan A-001 tersebut. Pesawat ini juga rencananya menjalani uji coba dari Aceh hingga ke Pulau Miangas dan Merauke, Papua.
Dalam uji coba yang sudah dimulai pada 23 April 2014, turut ikut dalam pesawat yaitu Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Ida Bagus Putu Dunia, dan Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman.
“Silakan digunakan presiden,” kata Purnomo.
Pesawat presiden memakai dua mesin tipe CFM56-7 yang mampu terbang hingga 41 ribu kaki dan sejauh 8.556 kilometer. Pesawat ini mampu menempuh perjalanan hingga sepuluh jam dengan kecepatan jelajah 0,785 mach dan kecepatan maksimum 0,85 mach.
Pesawat ini memiliki dua ruang VVIP, empat ruang pertemuan, 12 kapasitas area eksekutif, dan 44 kapasitas area staf.
Dinilai Tak Hemat Anggaran
Sementara itu pengamat penerbangan, Duddy Sudibyo, menilai pembelian pesawat Presiden RI tak menghemat anggaran Kepresidenan. Menurut dia, pengadaan itu justru membuat pengeluaran negara membengkak.
“Lebih murah menyewa pesawat Garuda, seperti yang dilakukan sebelumnya,” katanya kepada media, Jumat (11/4).
Duddy mengatakan, dengan adanya pesawat tersebut, negara harus membayar gaji pilot, biaya operasional pesawat, bahan bakar pesawat, dan perawatannya. Ini tak dilakukan jika presiden masih menyewa pesawat Garuda. “Apalagi ini pesawatnya satu, biaya perawatannya lebih boros,” ujarnya.
Untuk perawatannya, kata dia, negara harus menyediakan anggaran guna merawat komponen-komponen yang ada dalam pesawat. Biaya ini mahal karena pesawat Boeing 737-800 itu telah diubah menjadi jet. “Memang untuk mengubahnya hanya sekali, tapi perawatannya harus berjalan tiap tahun,” katanya.
Duddy tak menyebutkan biaya perawatan tersebut. Namun, menurut dia, dana yang dikeluarkan untuk perawatan bisa mencapai 30 persen dari dana operasional.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sebelumnya mengklaim pembelian pesawat Presiden RI akan menghemat anggaran kepresidenan sebesar Rp114,2 miliar per tahun. Angka ini lebih efisien dibanding biaya menyewa pesawat dari Garuda selama lima tahun.
Keputusan pembelian pesawat Boeing 737-800 Business Jet 2 Green ini, menurut Sudi, didasarkan pada perhitungan yang cermat hingga melibatkan sejumlah lembaga negara. Pemerintah sepakat biaya pembelian lebih efektif dibanding penyewaan.(ca/tempo.co)