LiputanIslam.com — Pada tanggal 23 November 2014 lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengingatkan Perancis bahwa “kesalahan menyedihkan” akan dilakukan Perancis jika negara itu mengakui negara Palestina.
Peringatan itu disampaikan terkait rencana Parlemen Perancis untuk mengakui negara Palestina.Pada tanggal 2 Desember Parlemen Perancis tetap memutuskan untuk mengakui negara Palestina dengan 339 suara melawan 151 suara menentang. Parlemen juga mendesak pemerintah Perancis untuk menyatakan pengakuan terhadap negara Palestina. Sebulan kemudian terjadilah serangan Charlie Hebdo.
Memang belum ada bukti langsung yang menunjukkan pelaku serangan tersebut adalah Israel. Namun hanya orang-orang kurang pengetahuan saja yang berani menyangkal keterlibatan Israel dalam serangan ini. Hanya Israel yang memiliki 2 faktor penentu dilakukannya serangan seperti itu, yaitu motif dan modus. Motif sudah dibahas di atas, yaitu mengingatkan Perancis untuk tidak mengakui negara Palestina. Adapun untuk urusan modus, tidak ada negara yang memiliki segudang modus untuk melakukan serangan seperti itu sebagaimana Israel.
Sebut saja salah satu preseden yang dimiliki Israel dalam masalah seperti ini adalah “Lavon Affair” yang terjadi tahun 1954. Ini adalah sebuah operasi false flag yang secara umum ditujukan untuk menciptakan konflik antara Mesir melawan AS dan Inggris sehingga memberikan keuntungan politik bagi Israel. Adapun tujuan khususnya adalah untuk mempertahankan pasukan Inggris di Terusan Suez.
Dalam operasi ini sekelompok yahudi Mesir direkrut oleh dinas inteligen Israel untuk memasang sejumlah bom di gedung-gedung milik pemerintah dan warga AS dan Inggris di Mesir, termasuk sejumlah bioskop, perpustakaan dan pusat-pusat pendidikan. Rencananya setelah bom meledak, pemerintah AS dan Inggris akan menuduh kelompok Ikhwanul Muslimin sebagai pelakunya.
Rencana ini gagal setelah sebuah bom meledak sebelum waktunya dan menewaskan seorang pelakunya. 4 orang pelaku lainnya berhasil ditangkap polisi Mesir, 2 di antaranya berhasil melakukan bunuh diri sedang 2 pelaku lainnya lagi berhasil diadili dan dihukum mati.
Sudah menjadi pengetahuan luas bahwa Israel, terlepas dari penyangkalan yang terus dilakukan pemerintahnya, sangat berambisi mewujudkan impiannya membangun negara Israel Raya (Eretz Yisrael) yang membentang dari tepian Sungai Nil hingga Sungai Eufrat. Referensi tentang negara Israel Raya ini tercantum jelas di Kitab Perjanjian Lama sebagai “negeri yang membentang dari Dan (Nil) ke Beersheba (Eufrat)”.
Dalam konteks kekinian, ambisi membentuk negara Israel Raya tersebut tampak terlalu ambisius karena itu berarti Israel harus menduduki wilayah Mesir, Lebanon, Suriah, Yordania hingga Irak, maka Israel harus realistis dengan hanya menjadikan wilayah Palestina sebagai wilayah kekuasaan mereka. Namun bahkan hal ini pun masih kurang realistis karena di wilayah ini sudah terdapat negara Palestina yang diakui masyarakat Israel. Maka pilihan terbaik dari yang terburuk Israel adalah mempertahankan mati-matian kekuasaan mereka di wilayah-wilayah Palestina dan negara-negara Arab yang masih diduduki mereka sejak perang tahun 1967, yaitu sebagian wilayah Tepi Barat, sebagian Jerussalem, sebagian kecil Lebanon Selatan dan Golan (Suriah).
Hal inilah yang menjadi faktor utama terbengkalainya proses perdamaian Palestina-Israel, meski Palestina telah memberikan konsesi besar kepada Israel, termasuk pengakuan negara Yahudi Israel. Karena perdamaian dengan Palestina berarti harus menyerahkan seluruh wilayah Tepi Barat dan Yerussalem yang diduduki Israel sejak perang tahun 1967, kepada Israel.
Pengakuan Perancis, atau negara-negara manapun, terhadap negara Palestina, secara langsung adalah penolakan mereka terhadap pendudukan Israel, dan hal itu berarti ancaman terhadap eksistensi Israel. Dalam hal ini maka motif Israel melakukan serangan terhadap Perancis sebagai peringatan untuk tidak meneruskan langkahnya untuk mengakui negara Palestina, sangat masuk akal.
Pertanyaan selanjutnya yang masih mengganjal publik mungkin adalah tentang modus Israel, karena sebuah serangan terorisme yang keji hanya untuk mendukung sebuah agenda politik masih belum bisa diterima akal masyarakat umum. Maka peristiwa-peristiwa berikut ini mungkin bisa memberikan sedikit “pencerahan”.
Anna Lindh adalah Menteri Luar Negeri Swedia sejak tahun 1998. Ia dikenal sebagai pendukung setia perjuangan Palestina dan dianggap sebagai calon terkuat pengganti Perdana Menteri Goran Persson sebelum meninggal tahun 2003.
Dalam sebuah wawancara dengan media lokal pada bulan Oktober 2001, Lindh menyatakan sikapnya tentang konflik Palestina-Israel. “Sikap saya jelas dan tegas, yaitu pemukiman yahudi Israel di Tepi Barat harus disingkirkan, harus ada negara Palestina yang berdaulat, Israel harus meninggalkan wilayah pendudukan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan penghentian serangan-serangan dan pembunuhan-pembunuhan terhadap warga Palestina. Semua ini harus dilakukan dengan segera,” kata Lindh.
Sikap Lindh ini sejalan dengan partainya, yaitu Partai Sosial Demokrat, yang pada tahun 2002 menuntut PM Israel Ariel Sharon untuk diadili sebagai penjahat perang. Tidak hanya itu, Lindh juga menyerukan rakyat Swedia untuk memboikot produk-produk Israel.
Maka rakyat Swedia harus “diperingatkan”. Pada tanggal 11 September (tanggal yang sama dengan serangan WTC, serangan kantor konsulat AS di Libya dan beberapa serangan yang lain) tahun 2003, seorang pembunuh misterius menikam Lindh hingga tewas di siang hari bolong pada saat berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan di Stockholm.
Lindh bukan negarawan Swedia pertama yang tewas dibunuh karena sikap politiknya mendukung Palestina. Sebelumnya Perdana Menteri Olof Palme juga tewas dibunuh di Stockholm pada tahun 1986, dan Utusan Khusus PBB untuk Palestina Count Folke Bernadotte yang dibunuh di Jerusalem tahun 1948.
Pembunuh Bernadotte adalah kelompok militan yahudi Stern Gang yang salah seorang pendirinya adalah Yitzhak Shamir yang menjadi Perdana Menteri Israel tahun 1986-1992. Sedangkan Palme dibunuh tahun 1986 ketika tengah berjalan kaki bersama istrinya setelah menonton film.
Namun tidak ada “peringatan” yang lebih keras daripada pembantaian 69 anggota Workers’ Youth League (WYL) oleh Anders Behring Breivik di Utoya, Norwegian, tahun 2011.
Norwegia adalah salah satu negara yang paling gencar menentang pendudukan Israel di Palestina. Federasi buruh Norwegia (LO) yang anggotanya mencapai 20% dari seluruh penduduk Norwegia, menarik investasi mereka di beberapa perusahaan Israel termasuk Africa Israel Investments, Danya Cebus, dan Elbit Systems.
Norwegian juga menerapkan larangan penjualan senjata-senjata Israel dan kelompok-kelompok masyarakatnya aktif mengkampanyekan gerakan boikot budaya dan pendidikan terhadap Isael. Pemerintah Norwegia melarang kapal-kapal selam Jerman yang akan dijual ke Israel untuk melintasi wilayah perairan Norwegia.
Beberapa hari sebelum peristiwa penembakan, Menlu Norwegia Jonas Gahr Store mengunjungi perkemahan WYL di Pulau Utoya dimana para peserta perkemahan mendesak Store untuk memperkuat sanksi terhadap Israel. Spanduk “Boikott Israel” terpampang di berbagai sudut perkemahan dan menjadi pemberitaan media-media lokal.
Kunjungan Store itu dilakukan setelah ia bertemu pemimpin Palestina Mahmud Abbas dan menjanjikan dukungan Norwegia bagi pengakuan negara Palestina di PBB. Pada tanggal 22 Juli 2011 Anders Behring Breivik menyerang perkemahan tersebut dan membunuh 69 peserta perkemahan.(ca)