LiputanIslam.com – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perluden) menyarankan kepada pemerintah agar memisah pemilu serentak seperti yang terjadi pada pemilu 2019 ini.
Perludem menjabarkan bahwa pemisahan tersebut menjadi 2, yaitu nasional dan daerah. Untuk pemilu nasional, bisa digabungkan antara pemilihan presiden, legislatif DPR RI dan DPD. Untuk pemilu daerah bisa digabungkan antara pemilihan kepala daerah, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Titi Anggraeni, Direktur Perludem, menambahkan bahwa pemisahan tersebut bisa dipisah dalam jarak 30 bulan atau 2,5 tahun dengan alasan bahwa waktu tersebut cukup bagi penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan satu pemilu sampai beralih fokus ke pemilu selanjutnya.
“Dengan demikian, kita hanya ada dua pemilu saja. Penyelenggara juga lebih berkonsentrasi untuk menyiapkan segala sesuatunya,” tambahnya.
Terkait biaya pun sama saja menurut Tuti karena sebelumnya pun pemilu dibagi menjadi dua, yaitu pilpres dan pileg serentak serta pilkada serentak.
Menurut Tuti, pemilahan tersebut lebih efektif karena bisa terjadi efek ekor jas dari calon presiden yang mendorong elektoral partai politik. (Ayu/Tempo)