Paris, LiputanIslam.com — Perancis kembali membatalkan pengiriman kapal perang pesanan Rusia hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Kapal pengangkut helikopter dan pasukan “Vladivostok” seharusnya sudah dikirimkan ke Rusia pertengahan November ini. Namun Perancis menunda pengirimannya “sampai keputusan mendatang”. Demikian laporan BBC News, Selasa (25/11) petang.
Presiden Francois Hollande menyalahkan terus berlangsungnya konflik di Ukraina dimana Rusia dituduh terlibat dengan mendukung pemberontak. Sedang Rusia tetap bersikukuh pada kontrak pengiriman dan mengancam akan melakukan langkah hukum jika kontrak pengiriman dilanggar.
Di bawah perjanjian yang ditandatangani Presiden Nicolas Sarkozy dalam kunjungannya ke Rusia tahun 2011, Perancis akan membuatkan 2 kapal pengangkut helikopter dan personil modern kelas Mistral dengan nilai pembelian sebesar 1,2 miliar euro atau hampir Rp20 triliun. Kapal pertama, Vladivostok, harus diserahkan pada pertengahan November 2014, dan kapal kedua Sevastopol setahun kemudian.
Pada September lalu Perancis mengumumkan penundaan pengiriman sesuai jadwal menyusul banyaknya tekanan negara-negara barat yang menyebut kondisinya belum tepat, terkait dengan krisis Ukraina yang berkelanjutan. Mereka khawatir, kapal tersebut akan digunakan Rusia dalam konflik di Ukraina.
Kapal berbobot 21.300 ton itu mampu mengangkut 16 helikopter dan sepasukan marinir dengan persenjataannya.
Sejak Maret, AS dan Uni Eropa menerapkan sejumlah sanksi terhadap Rusia, menyusul aneksasi Rusia atas wilayah Krimea dan dugaan keterlibatan Rusia dalam konflik di Ukraina.
Sementara itu sejak Juni lalu Rusia telah mengirimkan 400 prajuritnya untuk berlatih menangani kapal tersebut di Saint-Nazaire dimana Vladivostok berlabuh.
Akhir Oktober lalu seorang pejabat penting Rusia mengatakan telah menerima undangan dari perusahaan pembuat Vladivostok untuk melakukan serah terima kapal. Namun hal itu dimentahkan oleh pernyataan Hollande hari Selasa (25/11) kemarin.
“Situasi di Ukraina timur belum memungkinkan bagi dilakukannya pengiriman,” kata Hollande.
Pada Oktober lalu, Hollande mengatakan bahwa “penghormatan terhadap keputusan gencatan senjata tanggal 5 September merupakan kondisi dasar bagi pengiriman”. Namun ternyata konflik bersenjata masih saja berlangsung hingga jumlah korban tewas mencapai 1.000 orang sejak gencatan senjata itu.
Sementara itu Rusia, meski sempat bersabar dengan penundaan itu, mengancam akan melakukan langkah hukum.
“Kami cukup puas, Perancislah yang tidak puas dan kami akan menunggu dengan sabar,” kata Wakil Menhan Yury Borisov kepada Ria Novosti beberapa waktu lalu.
“Jika mereka tidak mengirimkannya, kita akan ke pengadilan dan menjatuhkan hukuman,” tambahnya kepada kantor berita Tass.(ca)