Jakarta, LiputanIslam. Com—Banyak pengamat dan analis menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru periode 2019-2023, Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri sebagai analis kebijakan Badan Pemeliharaan Keamanan (Barhakam) Polri akan mengganggu independensi KPK.
Hal ini ditegaskan oleh Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Aulia Guzasiah. Ia menilai, posisi Firli akan mengganggu independensi KPK.
“Tentunya akan mengganggu (indenpendensi KPK),” ujar Aulia di Jakarta, Jumat (27/12).
Aulia menekankan meskipun secara aturan tidak ada yang secara eksplisit menyatakan syarat pimpinan atau Ketua KPK harus mengundurkan diri dari instansi apa pun, namun ketentuan itu jelas tergambar dari sifat dan prinsip kerja KPK yakni harus Independen.
Baca: Ditanya Kasus Novel, Kabareskrim Senyum dan Angkat Jempol
Selai itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyayangkan apabila Firli tidak mundur dari Polri.
“Sebab, secara etik, akan lebih baik jika lima komisioner KPK terpilih tidak ada afiliasi dengan institusi tertentu. Hal itu penting, untuk mencegah adanya potensi loyalitas ganda ketika yang bersangkutan memimpin KPK,” katanya.
KPK, menurut Kurnia, adalah lembaga negara independen. Firli, lanjut dia, harus mundur dari Polri agar dapat menjaga independensi KPK.
“Mestinya ini dipahami bahwa nilai independensi KPK tidak terbatas pada sektor kelembagaannya saja, namun mesti dilekatkan pada setiap insan pegawai lembaga anti korupsi itu, bahkan tak terkecuali lima komisioner KPK,” ujar Kurnia.(fd/Cnbc/Antara)