Kiev, LiputanIslam.com — Ukraina tengah menggelar pemilu legislatif untuk menentukan komposisi 450 kursi parlemen negeri itu. Presiden Petro Poroshenko menjamin bahwa pemilu akan berjalan jujur, adil dan transparan. Namun pengamat politik menyebut pemilu tersebut berlangsung secara tidak demokratis.
James H. Fetzer, Guru Besar University of Minnesota Duluth, AS, dalam wawancara dengan Press TV, misalnya, menyebutkan bahwa pemilu telah mengabaikan hak sebagian besar rakyat Ukraina, yaitu mereka yang tinggal di wilayah Ukraina timur.
Selain itu, Fetzer juga menyebutkan bahwa legitimasi pemilu dipertanyakan karena diselenggarakan oleh regim yang telah melakukan tindakan kudeta terhadap Presiden terpilih Viktor Yanukovich pada bulan Februari lalu. Ia menyebutkan miliaran dolar uang yang dikeluarkan pemerintah AS serta kedatangan Asisten Menlu Victoria Nuland ke Ukraina untuk mengendalikan kudeta tersebut.
Fetzer menyebutkan laporan beberapa media tentang keberadaan Nuland yang masih berada di ibukota Ukraina, Kiev, untuk mengendalikan negara itu paska kudeta.
Sebagian wilayah Ukraina timur menjadi wilayah konflik berdarah antara pasukan pemerintah melawan pemberontak separatis pro-Rusia setelah Ukraina menggelar operasi militer sebagai jawaban atas aksi pemisahan warga di Provinsi Donetsk dan Luhansk bulan April lalu.
PBB menyebut lebih dari 3.500 orang tewas selama konflik berlangsung, dan ratusan ribu warga terpaksa meninggalkan kampung halamnnya.(ca)