Lisabon, LiputanIslam.com — Pengadilan Portugal, Senin (24/11) memutuskan penahanan mantan perdana menteri Portugal Jose Socrates, untuk menjalani penyidikan kasus korupsi dan penggelapan pajak yang membelitnya. Sebelumnya ia telah ditahan sejak Jumat (21/11) di Bandara Lisabon, ketika baru saja kembali dari Paris.
Hakim memutuskan hal itu setelah para penyidik mencurigai adanya sejumlah pemindahan uang dan operasi perbankan secara ilegal.
Socrates yang membantah tuduhan, kini harus menjalani penyelidikan bersama sopirnya, seorang teman dekat dan seorang pengacaranya. Ia menduduki jabatannya sebagai perdana menteri pada tahun 2005 hingga 2011. Ia mengundurkan diri dari jabatannya akibat krisis finansial yang melanda Portugal.
Pengacaranya, Joao Araujo, mengatakan kepada wartawan bahwa kliennya akan mengajukan penangguhan penahanan.
Sebagaimana dilaporkan BBC News, dakwaan resmi baru akan dikeluarkan penyidik setelah berakhirnya penyidikan yang bisa memakan waktu salama 8 bulan.
Penahanan Socrates merupakan puncak dari panasnya iklim politik di Portugal saat ini setelah mundurnya Mendagri Miguel Macedo setelah terkait dengan kasus penyalahgunaan kewenangan dalam alokasi ijin tinggal ekspatriat.
Menurut sumber-sumber terpercaya, para penyidik kini menfokuskan pada gaya hidup mewah Socrates di Paris, tempat dimana ia tinggal setelah tidak menjabat sebagai perdana menteri.
Sekjen Partai Sosialis yang menaungi Socrates selama ini, Antonio Costa, pada hari Sabtu (22/11) menyebut semua orang terguncang oleh penahanan Socrates. Ia mencurigai adanya konspirasi untuk menjatuhkan kredibilitas partainya menjelang pemilu tahun depan, sekaligus pengalih perhatian atas kasus korupsi yang tengah menjerat partai penguasa.
Socrates ditangkap di Bandara Lisabon di bawah jepretan kamera wartawan, sepulang dari Paris, hari Jumat (21/11).
Laporan-laporan menyebutkan, sopir pribadi Socrates, Joao Perna telah melakukan beberapa kali penerbangan ke Paris dengan membawa sejumlah uang tunai untuk Socrates yang menetap di Paris dan bekerja sebagai pejabat di perusahaan farmasi.
Perdana Menteri Pedro Passos Coelho yang berasal dari saingan Partai Sosialis, mendukung penyidikan atas kasus yang menjerat Socrates tersebut. Ia menyebutnya sebagai murni kasus hukum yang tidak terkait politik.
“Portugal memiliki institusi-institusi kuat yang bekerja baik,” katanya.(ca)