Jakarta, LiputanIslam.com–Kinerja anggota DPR yang mengecewakan karena terus-menerus berseteru di antara mereka, membuat munculnya wacana pembubaran DPR. Sebuah petisi yang menjaring dukungan atas usul pembubaran DPR hingga kini telah ditandatangani 7.726 orang.
Dalam kata pengantar petisi disebutkan bahwa petisi ini ditujukan untuk mendukung Aliansi Masyarakat Resah Dewan Perwakilan Rakyat (AMAR DPR), yang telah melakukan ‘constitutional complaint’ terhadap seluruh anggota DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan dukungan tersebut adalah karena ‘rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dikarenakan Dewan sudah tidak lagi mewakili suara rakyat’.
Wacana pembubaran parlemen sebelumnya telah disampaikan beberapa pengamat politik. Salah satunya, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow. Jeirry menyatakan bahwa kubu di DPR, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sama-sama bersifat arogan.
“Sebaiknya dibubarkan saja (DPR), dua-duanya (KIH atau Koalisi Merah Putih,red) sudah sangat arogan. Saya melihat ada cara praktek otoriterisme di DPR,” ujar Jeirry seperti dikutip JPNN (29/10).
Dalam sejarah Indonesia, pernah terjadi pembubaran parlemen oleh Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959. Saat itu Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang bertujuan menyelesaikan kebuntuan dalam merumuskan undang-undang dasar. Pernyataan utama dari Dekrit adalah dibubarkannya Badan Konstituante hasil Pemilihan Umum Desember 1955, kembalinya konstitusi kepada UUD 1945, penarikan UUD 1950, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mendirikan lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan UUD 1945. Saat itu pula, berakhirlah masa kerja Badan Konstituante dan sekaligus pula sistem pemerintahan parlementer. (fa)