Tel Aviv, LiputanIslam.com — Diplomat Israel menggelar pemogokan untuk pertama kalinya pada Ahad (23/3). Aksi ini memaksa penutupan kedutaan Israel di seluruh dunia. Pemogokan dilakukan setelah tuntutan serikat pekerja di Departemen Luar Negeri Israel tak dipenuhi.
Pemogokan kerja ini berpotensi membatalkan kunjungan Paus Fransiskus ke Israel, yang direncanakan pada Mei mendatang. Kunjungan Paus adalah salah satu dari 25 perjalanan pejabat asing ke Israel yang terpengaruh oleh perlambatan kerja para diplomat sejak 5 Maret ketika pembicaraan soal kenaikan upah tak membuahkan hasil.
Dengan meningkatkan aksi lewat pemogokan total–yang pertama oleh korps diplomatik sejak berdirinya negara itu pada 1948–para diplomat akan menutup 102 misi keseluruhan Israel di luar negeri, melumpuhkan sebagian besar pekerjaan diplomatik dengan negara-negara lain dan PBB.
“Kami benar-benar menutup kantor (Kementerian Luar Negeri) dan misi diplomatik di luar negeri. Ini adalah pertama kalinya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yigal Palmor.
Pejabat lain dari Kementerian berkata kepada Reuters, “Sampai sekarang Kementerian Luar Negeri sudah tidak beroperasi. Bahkan untuk mengajukan keluhan saja sudah tak mungkin.”
Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman menyebut aksi pemogokan ini sebagai tindakan yang “tidak bertanggung jawab” dan “keputusan yang buruk dan menunjukkan hilangnya kendali serikat pekerja”.
“Kami akan melakukan apa pun untuk meminimalkan kerugian bagi negara dan warga Israel,” kata Lieberman.
Para diplomat mengatakan pemogokan–yang melibatkan sekitar 1.200 pegawai yang berdinas di luar negeri–itu digelar dan diserukan setelah Departemen Keuangan gagal menyajikan proposal yang dapat diterima serikat pekerja.
Mereka menuntut kenaikan gaji bulanan sebesar US$ 1.700-U$ 2.600 (sekitar Rp 19,2 juta-Rp 31,2 juta) dan kompensasi bagi pasangan diplomat yang terpaksa berhenti dari pekerjaan terkait dengan penugasan di luar negeri. Mereka mengatakan sepertiga dari total jumlah mereka berhenti kerja dalam 15 tahun terakhir karena upah yang rendah.
Yacov Livne, juru bicara serikat diplomat, mengatakan, dengan tak menyetujui usul serikat, “Departemen Keuangan berniat menghancurkan Kementerian Luar Negeri dan diplomasi Israel.”(ca/republika.co.id)