LiputanIslam.com–Presiden Joko Widodo sudah menetapkan bahwa ibu kota Negara akan berada di Provinsi Kalimantan Timur efektif mulai 2024 atau lima tahun dari sekarang. Itu berarti, peran Provinsi peran DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara tak lebih dari lima tahun lagi. Namun menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati, penggantian tersebut hanya akan melahirkan masalah baru di kawasan pesisir provinsi tersebut. Hal itu, karena pemindahan ibu kota Negara hanya akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di kawasan Teluk Balikpapan.
Sementara, Jaringan Tambang Nasional (JATAM) menilai bahwa pemindahan ibu kota ke Kaltim menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memiliki rencana yang baik dan terstruktur. Hal itu, karena hingga saat ini tidak ada kajian ilmiah yang seharusnya menjadi kebutuhan utama dan syarat yang harus dipenuhi sebelum ditetapkan Kaltim menjadi pengganti DKI Jakarta. Belum lagi pelibatan masyarakat sekitar yang tak pernah ada. Ini berarti ada pengingkaran hak berpendapat dari warga Kalimantan Timur beserta masyarakat adatnya.
“Hal itu, menunjukkan kalau pemindahan tersebut tak lebih dari sekedar proyek besar saja. Tidak adanya kajian ilmiah, menunjukkan kalau pemindahan dilakukan dengan terburu-buru dan serampangan,” ungkap Koordinator JATAM Merah Johansyah.
Perkiraan dana pembangunan ibu kota baru sebesar Rp466 triliun. Nantinya, 19 persen pendanaan berasal dari APBN. Ada juga pendanaan dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan Jakarta. Sisanya, kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU serta investasi langsung swasta dan BUMN.
Lalu siapa yang diuntungkan?
Koordinator JATAM tersebut menambahkan bahwa memperkirakan, pemindahan ibu kota negara hanya menguntungkan oligarki pemilik konsesi pertambangan batubara dan penguasa lahan skala besar di Kalimantan Timur.
Baca juga: Perpindahan Ibu Kota Negara Lahirkan Masalah Baru
JATAM mencatat, terdapat 1.190 izin usaha pertambangan [IUP] di Kalimantan Timur dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara, di Kecamatan Samboja terdapat 90 izin pertambangan, dan di Bukit Soeharto terdapat 44 izin tambang.
Sudah sekitar 73% luas daratan Kaltim telah habis dikapling menjadi konsesi ekstraktif tambang minerba, sawit, HPH, HTI dan migas.
Lebih lanjut, PT. Singlurus Pratama, dengan konsesi luas di sekitar Samboja, tentunya sangat diuntungkan. Sementara di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama, di Kecamatan Sepaku, ada PT. ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama [HPH]. Pemindahan ibu kota seakan kompensasi politik. (Ay/Mongabay)