Beijing, LiputanIslam.com — Para pemimpin demonstran Hongkong berencana ke Beijing untuk menemui Perdana Menteri Li Keqiang untuk membicarakan tuntutan demokrasi Hongkong. Namun pemerintah belum memberikan keterangan apakah akan menerima atau menolak kedatangan mereka.
Pemimpin Federasi Pelajar Hongkong Alex Chow, Kamis (13/11) malam mengatakan kepada reporter bahwa dirinya bersama 2 pemimpin demonstran lainnya dari kelompok pelajar akan pergi ke Beijing, hari Sabtu (15/11). Ia menyebut kunjungannya ke Beijing sebagai “simbol bahwa warga Hongkong tidak takut kepada manipulasi Beijing”. Demikian laporan BBC News mengutip South China Morning Post, Jumat (14/11).
Chow masih menyangsikan apakah otoritas akan membiarkannya pergi ke Beijing dan menambahkan bahwa ia akan membatalkan rencana itu jika polisi mengusir demonstran dari kawasan pemerintahan Admiralty dan kawasan bisnis Mong Kok sebelum ia pergi.
Pada hari Selasa (11/11) Sekretaris Wilayah Hongkong Carrie Lam mengatakan bahwa tidak ada urgensi bagi para pemimpin demonstran untuk pergi ke Beijing jika hanya untuk menyampaikan tuntutan yang sama.
Ia menambahkan bahwa otoritas Hongkong tengah “membuat rencana tindakan-tindakan yang akan dilakukan” dan mendesak para demonstran untuk “membubarkan diri secara sukarela dan damai secepat mungkin”.
Pada saat bersamaan, Pengadilan Tinggi Hongkong juga telah mengeluarkan otoritas kepada pemerintah untuk menyingkirkan para demonstran dari kawasan Admiralty dan Mong Kok.
Pemerintah Cina dan Hongkong menuduh aksi-aksi demonstrasi yang digelar di kedua kawasan itu sebagai tindakan ilegal.
Setelah enam minggu lebih aksi-aksi demonstrasi digelar, saat ini masih terdapat ratusan demonstran yang masih tinggal. Untuk mendukung aksinya, mereka juga membangun “kota tenda” di kedua kawasan aksi demonstrasi itu, lengkap dengan infrastrukturnya seperti kios-kios makanan, toilet-toilet dan tempat belajar bersama.
Para demonstran menuntut demokrasi penuh di Hongkong dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Ekskutif langsung, tanpa melibatkan pemerintah Cina.(ca)