TelAviv,LiputanIslam.com-Setelah pembubaran Parlemen Israel (Knessett) beberapa bulan lalu, Selasa tanggal 1 November ini ditetapkan untuk penyelenggaraan pemilu legislatif . Meski demikian, pemilu kali ini dipandang tidak bisa mewujudkan harapan para petinggi dan analis Israel.
Berbagai problem ekonomi, ketidakstabilan politik, bentrokan, kecaman global, kritikan internasional, dan ketidakbecusan Kabinet telah membuat nasib Israel lebih buruk dari hari sebelumnya. Tak seorang pun yang berharap adanya perubahan setelah pemilu diselenggarakan.
Pemilu diadakan dalam rentang waktu yang normal di awal pendirian Israel. Namun dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pemilu semakin bertambah. Bertambahnya pemilu dan pembubaran parlemen-parlemen adalah tanda pertama dari krisis politik akut di tubuh Rezim Zionis, yang membuat berbagai Kabinet Israel terus dirundung kegagalan.
Dalam tahun-tahun terakhir ini, rata-rata pemilu di Israel berubah dari 4 tahun sekali menjadi 2 tahun 4 bulan sekali, yang akhirnya menyebabkan krisis politik dalam negeri. Pemilu Israel pada 1 November ini adalah periode yang ke-5 dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun.
Para politisi atau warga Israel sendiri mengakui buruknya kondisi ini. Belum lama ini, harian Yedioth Ahronoth memublikasikan hasil sebuah jajak pendapat, yang menunjukkan bahwa sekitar 60 persen responden meyakini bahwa pemilu pada November ini tidak bisa mengatasi kebuntuan politik jangka panjang Rezim Zionis.
”Kita di ambang Pemilu baru; Pemilu ke-5 dalam rentang waktu sangat singkat. Hal ini sangat tidak sehat bagi Israel dan amat merugikan,”kata Presiden Israel Isaac Hertzog, mengomentari rangkaian pemilu yang terus berlangsung di Tanah Pendudukan.
Sejak awal dibentuk, Israel menggunakan sistem parlementer. Dalam sistem ini, Ketua Kabinet praktis tidak memiliki wewenang penting. Meski demikian, para politisi Zionis rela bertarung dan berjibaku untuk memperebutkan kursi Perdana Menteri, yang sebenarnya justru membuat situasi politik semakin tidak stabil.
Sebagai pemimpin oposisi dan rival terkuat Yair Lapid, Benyamin Netanyahu sangat serius melakukan kampanye. Dengan berbagai cara, ia berusaha mendapatkan kembali jabatan yang dipegangnya selama 16 tahun, meski ia menghadapi dakwaan korupsi selama menjabat sebagai PM Israel.
Netanyahu dan pendukungnya menyebut Lapid sebagai orang nonmiliter dan berusaha mengesankan bahwa dia bukan orang yang sesuai bagi Israel untuk mengatasi ancaman keamanan.
Di lain pihak, meski Lapid adalah seorang tokoh politik, namun ia memulai karirnya di Kementerian Perang Israel. Demi membuktikan ‘kelayakannya untuk memanajemen perang’, Lapid terlibat konflik dengan Perlawanan Palestina. Namun, ia terpaksa mengajukan gencatan senjata setelah pemukiman-pemukiman Zionis dihujani rudal siang malam selama 2 hari.
Para politisi Israel, seperti mantan PM Ehud Olmert dalam wawancara eksklusif dengan kanal i14 menyatakan, pemilu legislatif pada November ini tidak akan mengubah kondisi Tel Aviv. Dengan statemen ini, Olmert seolah mengakui bahwa Netanyahu dan Lapid berkompetisi demi sesuatu yang nihil. (af/fars)