Kiev, LiputanIslam.com — Ukraina untuk sementara lolos dari kekacauan setelah Presiden Viktor Yanukovych menandatangani kesepakatan dengan pemimpin oposisi untuk mencairkan kekuasaannya, hari Jumat kemarin (21/2). Kesepakatan itu berupa perubahan konstitusi, pembentukan lembaga transisi dan penyelenggaraan pemilu yang dipercepat selambat-lambatnya bulan Desember tahun ini.
Suasana tetap tegang hingga Jumat malam di Lapangan Kemerdekaan yang menjadi pusat gerakan demonstrasi. Ketika salah satu pemimpin oposisi yang juga mantan juara tinju Vitali Klitschko, berpidato mengatakan kepada orang banyak bahwa itu adalah kesepakatan terbaik yang bisa diraih, salah satu demonstran meraih mikrofon dan menuntut bahwa Yanukovych harus mengundurkan diri pada hari Sabtu pagi atau menghadapi kemarahan rakyat.
“Kami akan pergi dengan senjata,” kata pengunjuk rasa yang memimpin salah satu kelompok militan di Lapangan Kemerdekaan. “Aku bersumpah!” Tambahnya.
Kesepakatan dicapai setelah dilakukannya negosiasi sepanjang malam di Gedung Parlemen Ukraina, yang disponsori oleh pejabat Eropa dan Rusia. Hasilnya berupa kesepakatan untuk kembali ke Konstitusi tahun 2004, yang memberikan hak kepada parlemen, bukan presiden, untuk memilih perdana menteri dan sebagian besar kabinet.
Perjanjian tersebut juga menyerukan pemerintah dan oposisi untuk menahan diri dari kekerasan dan menarik diri ruang publik, serta untuk mengembalikan negara ke kehidupan normal. Sementara para pengunjuk rasa diharuskan menyerahkan senjata kepada polisi.
Namun yang membuat para demonstran bersorak sorai adalah persetujuan untuk mengupayakan pembebasan pemimpin oposisi yang dipencara, Yulia Tymoshenko.
Tymoshenko, mantan perdana menteri dengan 2 periode jabatan sekaligus pendiri partai oposisi terbesar, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada bulan Agustus 2011 atas tuduhan penggelapan dan penyalahgunaan kekuasaan atas kesepakatan untuk membeli gas alam dari Rusia. Pendukungnya menuduh dakwaan terhadap dirinya bermotif politik.
Dalam situasi tertekan untuk membendung aksi kekerasan, parlemen Ukraina juga memecat menteri dalam negeri yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya aksi-aksi kekerasan yang sejak berlangsung hari Selasa (18/2) lalu telah menelan korban tewas sebanyak 77 orang.
Beberapa media lokal sempat menyebutkan adanya upaya Presiden Yakunovych untuk melarikan diri dari ibukota ke wilayah timur negeri yang berbatasan dengan Rusia, yang merupakan basis pendukung setianya.(ca/washington post)