Banjarnegara, LiputanIslam.com — Duka korban tanah longsor Banjarnegara sedikit terobati, lantaran pemerintah berjanji akan segera membuatkan rumah bagi korban. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, sebanyak 147 Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) akan segera dibangun.
Basuki Hadimuljono telah menugaskan pemerintah daerah Jawa Tengah dan Bupati Barjarnegara tengah mencari tempat relokasi. Nantinya, perrumah instan bakal dibiayai Rp 50 juta.
“Untuk pembangunan Risha setara dengan tipe 36 diperkirakan membutuhkan dana Rp 10,29 miliar. Kalau anggaran untuk sanitasi dan air minum masih kita hitung,” kata Basuki, Jumat 26 Desember 2014.
Selain pembangunan hunian, perbaikan jalan yang tertutup dan rusak akibat longsor juga segera diperbaiki. Terlebih, jalur itu merupakan akses utama masyarakat menuju Dieng.
“Jalan ada 4 titik yang akan kami perbaiki. Yang longsoor sedikit dan ambles kami akan perbaiki. Jalan tetap disitu, karena itu jalan utama ke Dieng,” ujarnya.
Dari laporan liputan6.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat, bencana longsor ini telah meluluhlantakkan 150 rumah yang dihuni oleh 53 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa. Wilayah Banjarnegara memang memiliki titik-titik yang rawan dengan pergerakan tanah. Dalam 1 tahun, rata-rata longsor terjadi 2 sampai 3 kali.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, sistem peringatan dini longsor di Banjarnegara sebenarnya telah lama terpasang, namun alat itu rusak sehingga tidak berfungsi normal. Sangat rawan pergerakan tanah, begitulah kondisi Desa Jemblung di Karangkobar berdasarkan pantauan Menteri Pekerjaan Umum.
Sesuai dengan peta geologi Kementerian ESDM, wilayah Banjarnegara yang berada di perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah terletak di wilayah dataran tinggi. Dengan dikelilingi gunung dan perbukitan, dan lebih banyak ditandai dengan zona kuning dan merah, zona itu juga disebut dengan segitiga rawan longsor. Daerah itu yaitu Banjarnegara, Wonosobo, dan Gunung Dieng.
Menyikapi kondisi itu, Pemprov Jawa Tengah menegaskan, tidak ada pilihan lain. Proses pemindahan penduduk atau relokasi harus dilakukan secepatnya. Namun, proses relokasi menemui kendala yaitu penolakan dari warga. Mereka yang menolak antara lain sekitar 200 warga dari 35 keluarga di Desa Sampang yang terletak hanya 2 km dari lokasi kejadian.
Mereka enggan pindah karena sebagian besar tanah yang ditempati adalah milik nenek moyang, padahal kemiringan tanah di sekitar lokasi bencana mencapai 40 hingga 60 derajat. Hal itu bisa memicu longsor susulan sewaktu-waktu. Perumahan yang dibangun permanen itu bahkan telah retak-retak pada bagian perkarangan rumah. (ba)