Kathmandu, LiputanIslam.com — Perselisihan pecah antara pemerintah Nepal dan sejumlah lembaga bantuan internasional atas penanganan bantuan yang masuk ke negara itu setelah gempa bumi yang menghancurkan bulan lalu.
Masing-masing pihak menyalahkan yang lain sehingga menimbulkan kebingungan dan penangguhan pemberian bantuan kepada para korban, demikian laporan Reuters seperti dilansir kantor berita Antara, Selasa malam (5/5).
Usaha-usaha pertolongan telah berjalan lambat untuk mencapai banyak orang yang terkena dampak bencana paling buruk di Nepal dalam 80 tahun, menyebabkan tidak diketahui berapa jumlah korban yang terlantar, luka-luka dan kelaparan selama berhari-hari.
Gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang melanda Nepal, Sabtu (25/4) itu telah merenggut lebih 7.500 jiwa dan menyebabkan ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal. Selain itu belasan ribu orang juga mengalami luka-luka.
Bantuan semula bertumpuk di bandar udara sementara para pejabat bea cukai Nepal mengecek tiap kiriman untuk mencegah supaya barang-barang komersial tidak lolos. Para pejabat senior pemerintah mengatakan pengecekan bea cukai diperlukan sebab mereka tidak tahu barang apa yang masuk ke negara itu.
Pasokan-pasokan, termasuk barang-barang tak diperlukan Nepal dan banyak pekerja pertolongan tiba tanpa dokumen-dokumen memadai masuk ke negara itu, memperumit usaha-usaha menggerakkan upaya bantuan, kata para pejabat.
“Banyak donor mengirim bahan-bahan bantuan bahkan tanpa berkonsultasi dengan kami tentang apa yang kami perlukan,” kata Laxmi Prasad Dhakal, seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Di lain pihak beberapa pekerja pertolongan mengatakan mereka frustrasi dengan apa yang mereka saksikan terkait penundaan-penundaan birokrasi dan kurangnya koordinasi oleh pemerintah.
Huijbrechts Marcel dari tim penolong Belanda yang berada di Nepal bersama tim-tim dari empat negara lainnya, mengatakan,
“Ketika kami tiba di sini sama sekali tak ada koordinasi.”
Frustrasi karena penundaan-penundaan dan kurangnya koordinasi, beberapa donor mengelakkan pemerintah dan mengirim langsung bantuan melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk pendistribusian. Hal ini semakin menambah hubungan yang tidak harmonis mereka dengan pemerintah.
“Ada perbedaan-perbedaan antara pemerintah dan beberapa donor soal ini,” kata pembantu Perdana Menteri Sushil Koirala.
Kebingungan terjadi kendati sudah bertahun-tahun ada persiapan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga bantuan internasional untuk menangani bencana seperti itu, mengingat Nepal berada di salah satu zona paling aktif secara seismik dunia.(ca)