Yangoon, LiputanIslam.com — Pemerintah Myanmar mencabut hak pilih bagi warga Muslim Rohingya, setelah terjadinya aksi protes besar-besaran yang digelar kelompok ekstremis Budha.
Presiden Thein Sein mengumumkan, Rabu (11/2), bahwa kartu identitas sementara yang dikeluarkan untuk warga Rohingya dinyatakan tidak berlaku lagi pada akhir bulan Maret mendatang. Hal ini sekaligus menghapuskan hak pilih bagi warga Rohingya dalam pemilihan umum di Myanmar. Demikian kantor berita Iran Press TV melaporkan, Kamis (12/2).
Pengumuman tersebut dikeluarkan hanya beberapa jam setelah sekelompok orang yang dipimpin oleh beberapa pendeta militan Budha berdemonstrasi di ibukota Naypyidaw, menentang pemberian hak pilih bagi warga Rohingya.
Pemerintah Myanmar sampai saat ini menolak mengakui sekitar sejuta warga Muslim Rohingya sebagai warga negara, meski mereka telah tinggal di negara itu sebelum Myanmar merdeka.
Beberapa tahun terakhir kaum Muslim Rohingya mengalami penindasan hebat dari para ekstremis Budha yang didukung aparat pemerintah. Ribuan warga Rohingya diperkirakan tewas akibat aksi-aksi kekerasan para ekstremis Budha dan ratusan ribu lainnya terusir dari tempat tinggalnya. PBB menyebut kaum Rohingya merupakan kelompok minoritas yang paling tertindas.
Bulan lalu, PBB menyatakan keprihatinannya atas rencana kebijakan yang dibuat Presiden Sein. Dalam rencana tersebut tersebut termasuk adanya pelarangan perkawinan antar-agama, larangan pindah keyakinan, dan membatasan angka kelahiran bagi kelompok-kelompok minoritas. PBB menyebut kebijakan itu akan semakin memicu terjadinya ketegangan sektarian.
Pada bulan November 2014, Sidang Umum PBB mendesak Myanmar untuk mengubah kebijakannya yang diskriminatif kepada warga Muslim Rohingya.(ca)