Tokyo, LiputanIslam.com — Departemen Pertahanan Jepang mengajukan anggaran belanja pertahanan terbesar yang pernah
ada di tengah ketegangan hubungan dengan Cina dan Rusia terkait konflik wilayah.
Kementrian pertahanan dikabarkan mengajukan anggaran senilai 5,05 triliun yen atau setara $48,7 miliar, atau naik 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian laporan BBC News, Jumat (29/8) petang.
Jika disetujui, ini akan menjadi tahun ketiga anggaran pertahanan mengalami peningkatan setelah selama sepuluh tahun mengalami pemangkasan.
Bulan ini, Kementrian Pertahanan menyebut kondisi keamanan lingkungan Jepang sebagai “bertambah parah”. Beijing dan Tokyo tengah terlibat pertikaian sengit atas status kepemilikan Pulau Senkaku atau Pulau Diaoyu dalam bahasa Cina. Selain itu Jepang juga tengah terlibat konflik atas kepemilikan kepulauan Shakalin di utara Jepang dengan Rusia.
Dalam laporan tahunan tentang kondisi keamanan Jepang, kementrian pertahanan menyebut tentang “keprihatinan besar” atas aktifitas Cina di Laut Cina Timur dan juga menyebutkan Korea Utara sebagai ancaman keamanan.
Dalam anggaran yang diajukan kemenhan, tercantum rencana pembelian 20 pesawat terbang partoli maritim. Juga tercantum rencana pembelian 5 pesawat “crossover” yang bisa berfungsi sebagai pesawat dan helikopter, 3 drone dan 6 pesawat tempur siluman.
“Ini bukan kenaikan mendadak belanja pertahanan bagi kami, namun lebih dari menjaga kemampuan sistem pertahanan kami,” kata Menhan Itsunori Onodera dalam sebuah rapat anggaran, menurut laporan Associated Press.
Baru-baru ini kantor berita Kyodo melaporkan bahwa pasukan pengawal pantai telah mengajukan permintaan anggaran hingga 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, menjadi 50,4 milyar yen.
Sementara itu Jiji Press malaporkan adanya rencana pembangunan kapal patroli besar yang akan dioperasikan di pulau-pulau sengketa.
Kepulauan Senkaku berada di bawah kontrol Jepang. Namun sejak pemerintah Jepang membeli 3 pulau dari pengelola swasta tahun 2012, sengketa dengan Cina meningkat dengan tajam.
Kapal-kapal patroli dan pesawat pengamat Cina berulangkali mondar-mandir di sekitar kepulauan tersebut, yang oleh Cina diklaim sebagai wilayahnya.
Perdana Menteri Shinzo Abe yang naik jabatan tahun 2012, telah berulangkali menyatakan keinginannya untuk terus meningkatkan anggaran pertahanan Jepang.
Berdasarkan konstitusi yang disusun AS paska kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang dilarang menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan konflik, kecuali sekedar untuk pertahanan diri.
Namun pada Juli lalu pemerintah Jepang melakukan langkah signifikan yang dipandang sebagai tonggak baru militer Jepang untuk berperang di luar negeri. Pemerintah juga telah mengendorkan larangan ekspor senjatanya.
Di sisi lain, Cina juga telah meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan sejak bertahun-tahun lalu dengan total anggaran pertahahan mencapai 2,5 kali anggaran pertahanan Jepang.
Namun anggaran pertahanan terbesar tetap menjadi miliknya AS dengan total anggaran mencapai $600 miliar tahun lalu.(ca)