Hongkong, LiputanIslam.com — Pemerintah Hongkong membatalkan rencana pembicaraan dengan demonstran yang dijadwalkan akan digelar hari ini (10/10), setelah pimpinan demonstran menyerukan kepada pendukung aksi demonstrasi kembali ke jalanan.
Sekretaris Wilayah Hongkong Carrie Lam, Kamis (9/10) petang mengatakan bahwa “tidak mungkin menggelar dialog yang konstruktif” setelah para pemimpin menyerukan kepada para pendukung demonstran untuk kembali menduduki jalanan. Lam menyebut langkah tersebut sebagai “merusak saling kepercayaan”.
“Dialog ini tidak bisa dilakukan pada saat mereka menyerukan orang-orang untuk bergabung dengan para demonstran. Kegiatan ilegal itu harus dihentikan,” kata Lam, sebagaimana dilaporkan BBC News, Kamis (9/10) petang.
Para pemimpin demonstran mendesak pemerintah untuk melanjutkan rencana dialloga.
“Kekacauan ini disebabkan oleh pemerintah. Mereka wajib untuk melakukan pembersihan,” kata Alex Chow, pemimpin Federasi Pelajar Hongkong kepada AFP.
Selama seminggu lebih puluhan ribu demonstran menduduki wilayah-wilayah penting Hongkong, termasuk kompleks perkantoran pemerintahan HOngkong sehingga memaksa kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah tutup. Namun sejak hari Senin (6/10), jumlah demonstran menyusut tajam sehingga kantor-kantor pemerintahan dan sekolah-sekolah bisa beroperasi normal kembali.
Minggu lalu pemerintah Hongkong menawarkan dialog dengan para demonstran, namun ditolak setelah para demonstran diserang oleh sekelompok warga yang marah karena kehidupannya terganggu oleh aksi-aksi demonstrasi.
Pada hari Senin (6/10), setelah jumlah demonstran menyusut tajam, para pemimpin demonstran pun menarik kembali penolakan mereka bagi diadakannya dialog.
Sejak akhir September lalu aksi-aksi demonstrasi diorganisir oleh para aktifis pro-barat yang didukung federasi pelajar dan mahasiswa Hongkong. Mereka menentang UU pemilu Hongkong yang menetapkan bahwa para kandidat kepala eksekutif Hongkong harus lolos “screening” yang dilakukan Badan Pemilihan yang dibentuk pemerintah Cina. Para demonstran menuntut pemilihan langsung.(ca)