Jakarta, LiputanIslam.com – Pemerintah mendesak PT Minarak Lapindo Jaya untuk segera menuntaskan kewajibannya membayar ganti rugi kepada korban. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, seusai menggelar rapat dengan Presiden Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
“Jadi sekarang kami sedangkan mencari cara bagaimana caranya ke depan 2015 kewajiban-kewajiban itu bisa diselesaikan,” ujar Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2014 seperti dilansir merdeka.com.
Dalam rapat tersebut dibahas langkah-langkah yang akan segera diambil pemerintah lantaran ada tanggul yang kondisinya sudah kritis. Jika tidak ditangani segera, lumpur akan meluap ke wilayah lain. (Baca: Tanggul Lapindo Jebol, Ical Diminta Turun Langsung)
“Pada intinya sejak minggu lalu, BPLS sudah bekerja untuk perbaiki tanggul-tanggul yang kritis terutama untuk beberapa wilayah. Selama ini kendalanya, ada hambatan dari masyarakat sekitar yang ganti ruginya belum dibayarkan,” ujarnya.
Terkait ganti rugi, Pemerintah masih memiliki kewajiban membayar sebesar Rp 300 miliar. Namun, pemerintah akan membayarkan kewajiban itu apabila PT Lapindo juga membayarkan kewajibannya sebesar Rp 781 miliar.
“Kami berharap supaya komunikasi persuasif itu bisa dilakukan sehingga tanggul-tanggul kritis itu bisa diperbaiki. Berdasarkan keputusan MK, pemerintah baru bisa membayarkan 300 miliar itu kalau PT Lapindo juga membayarkan kewajibannya,” ujar dia.
Oleh karena itu, ucap Andi, pemerintah melalui Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan BPLS akan mencari cara untuk mendesak Lapindo. Salah satu solusi yang diusulkan, kata Andi, adalah dengan menggunakan aset-aset yang dimiliki Lapindo untuk melunasi utang ke warga.
“Aset-aset yang ada bisa dipakai untuk menyelesaikan kewajibannya, tidak lepas tangan, tidak lemparkan pada pemerintah karena kami akan desak Lapindo untuk segera lakukan solusi konkret dengan perhitungkan aset yang ada supaya ganti rugi bisa dilakukan segera,” ucap Andi.
Menurut Andi, selama ini pemerintah menghadapi kendala dalam mengatasi semburan lumpur Lapindo karena adanya penolakan warga yang menuntut pelunasan ganti rugi. Dengan demikian, apabila biaya ganti rugi sudah dilunasi, maka BPLS bisa bekerja untuk memperbaiki tanggung hingga upaya lain.
Menurut laporan kompas.com, korban dalam peta area terdampak menjadi tanggung jawab Lapindo, sedangkan ganti rugi untuk korban di luar peta area terdampak ditanggung pemerintah. Namun, karena Lapindo sudah kehabisan dana, belum semua korban dalam peta area terdampak mendapatkan ganti rugi.
Pada Maret lalu, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan enam korban lumpur Lapindo yang berada dalam area terdampak. Intinya, MK meminta negara dengan kekuasaan yang dimiliki untuk menjamin dan memastikan pelunasan ganti rugi korban dalam peta area terdampak.
PT Minarak Lapindo Jaya sudah melunasi sebagian besar kewajiban pembayaran ganti rugi senilai Rp 3,8 triliun. Namun, masih ada kekurangan Rp 781 miliar yang belum dibayar. Lapindo berdalih tengah dilanda kesulitan keuangan.
Sementara dari pihak pemerintah, sejak 2007 hingga 2014, anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai BPLS sudah menyentuh angka Rp 9,53 triliun. (ba)