Minsk, LiputanIslam.com — Pemerintah dan pemberontak Ukraina timur sepakat untuk menghakhiri pertikaian dengan menandatangani perjanjian perdamaian di ibukota Belarusia, Minsk, Sabtu (20/9).
Dalam perjanjian damai tersebut tercantum 9 butir kesepakatan, di antaranya pembentukan daerah penyangga (buffer zone) sepanjang 30 km, larangan terbang pesawat-pesawat tempur, dan penarikan senjata-senjata berat dari garis depan.
Sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita Rusia RIA Novosti, perjanjian perdamaian ditandatangani hari Sabtu (20/9) setelah pembicaraan semalaman oleh wakil dari pemerintah dan pemberontak Ukraina, dubes Rusia untuk Ukraina, serta pejabat tinggi organisasi keamanan Eropa (OSCE).
Perjanjian ini akan diimplementasikan 24 jam setelah ditandatangani.
Di tempat yang sama tanggal 5 September lalu perjanjian gencatan senjata antara pemerintah dan pemberontak Ukraina ditandatangani. Meski seringkali dilanggar oleh kedua pihak, perjanjian itu tetap dianggap berlaku.
Dubes Rusia untuk Ukraina yang mewakili pemerintah Rusia dalam perundingan di Minsk tersebut, Mikhail Zurabov, mengatakan bahwa “tentara bayaran” ada di kedua pihak. Ia menyerukan OSCE untuk mengawasi pemulangan mereka ke negara asalnya.
Rusia berulangkali mengatakan bahwa warga Rusia yang bertempur di Ukraina adalah sukarelawan dan tidak ada hubungan dengan pemerintah. Namun Ukraina dan negara-negara barat menuduh Rusia telah mengirim pasukan dan senjata-senjata berat untuk membantu pemberontak.
Status Khusus
Pada tanggal 16 September lalu parlemen Ukraina (Verkhovna Rada) menyetujui undang-undang tentang status khusus bagi wilayah Donetsk dan Luhansk, yang diajukan oleh Presiden Petro Poroshenko. Undang-undang itu mengatur pengelolaan administrasi sendiri bagi kedua wilayah yang memberontak tersebut.
Undang-undang itu juga mengatur penyelenggaraan pemilu lokal di kedua wilayah pada tanggal 7 Desember. Selain itu bahasa Rusia yang banyak digunakan warga setempat ditetapkan sebagai bahasa resmi.
Lebih jauh, kedua wilayah tersebut mendapat status ekonomi khusus yang membebaskannya melakukan kebijakan ekonomi sendiri untuk memperbaiki infrastruktur dan industri serta menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.(ca)