Bethlehem, liputanislam.com — Pemerintah daerah Bethlehem, Israel, menandatangani petisi yang menolak rencana pembangunan tembok pemisah yang akan mengosilasi 2 desa Palestina. Demikian laporan media Iran Press TV, Kamis (30/1). Pemda Bethlehem bahkan telah mendaftarkan petisinya ke Pengadilan Tinggi Israel terhadap rencana yang bakal mengisilasi desa Battir dan Cremisan di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Pemerintah pusat di Tel Aviv mengklaim bahwa sebuah “penghalang” sangat diperlukan demi alasan keamanan. Namun penduduk Palestina menuduh pembangunan tembok pemisah merupakan strategi Israel untuk mencaplok lebih banyak lagi wilayah Palestina.
Battir, yang tengah menjadi pertimbangan badan kebudayaan PBB UNESCO untuk menjadi “Warisan Dunia” terkenal dengan sistem irigasi kunonya yang dibangun pada jaman kekuasaan Romawi. Pembanguna tembok pemisah dipastikan akan merusak bangunan bersejarah tersebut.
“Mereka akan menghancurkan teras ini,” kata kepada daerah Battir Akram Bader, seraya menambahkan bahwa tembok yang akan dibangun Israel akan menjorok sejauh 6 km ke dalam wilayah desa.
Sementara itu penduduk desa Cremisan telah melakukan aksi protes rutin setiap minggunya menentang rencana pembangunan tembok tersebut.
“Gerakan ini secara signifikan berpengaruh bagi Palestina karena beberapa alasan. Pertama adalah Israel akan mengambil alih tanah tersebut dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Selanjutnya mereka akan menghancurkan situs-situs bersejarah yang telah ada sejak jaman Romawi,” kata analis media Palestinian Fayez Abbas.
Keberadaan dan keberlanjutan dari pemukiman-pemukiman yahudi di wilayah pendudukan telah menimbulkan hambatan utama bagi upaya perdamaian Palestina-Israel dan kawasan Timur Tengah pada umumnya. Lebih dari 500 ribu penduduk Israel kini tinggal di lebih dari 120 pemukiman ilegal yang dibangun Israel sejak perang tahun 1967 dimana Israel menduduki wilayah Tepi Barat dan Al Quds (Jerussalem) Timur.
PBB dan negara-negara di dunia telah mengecam tindakan Israel membangun pemukiman-pemukiman ilegal karena bertentangan dengan Konvensi Genewa yang melarang pembangunan di wilayah pendudukan. (ca/press tv)