Washington, LiputanIslam.com—Pejabat legislator AS beragama Muslim, Ilhan Omar, mengecam pemerintahan Presiden Donald Trump karena mendukung upaya kudeta atas pemerintah legal Venezuela.
Omar, yang merupakan salah satu perempuan Muslim pertama yang dipilih masuk Kongres, menyampaikan kemarahannya di Twitter tentang kebijakan semena-mena Washington dalam mencampuri urusan negara lain.
“Kita tidak bisa memilih pemimpin untuk negara lain demi kepentingan korporasi multinasional,” tulis Omar pada Jumat (25/1).
“Badan legislatif tidak dapat merebut kekuasaan dari Presiden, dan Mahkamah Agung Venezuela telah menyatakan tindakan mereka tidak konstitusional,” tambahnya.
Kondisi politik Venezuela tengah mengalami kekacauan setelah pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai “presiden sementara” dan menolak presiden terkini, Nicolas Maduro.
Tak lama setelah deklarasi tersebut, AS menyatakan mendukung Guaido sebagai pemimpin “sah” Venezuela dan menyerukan negara-negara lain untuk mengikuti langkah itu. Pemerintah Maduro pun segera memutus hubungan diplomatik dengan Washington.
Dalam sebuah laporan, Associated Press mengungkapkan bahwa Guaido pernah diam-diam melakukan perjalanan ke Washington, Kolombia, dan Brasil pada pertengahan Desember lalu untuk memberi tahu para pejabat tentang rencananya memancing kerusuhan di Venezuela.
Serangan AS kepada pemerintah Maduro telah dilakukan sejak lama, yaitu dengan penjatuhan sejumlah sanksi ekonomi.
Omar pun menegaskan, jika AS ingin benar-benar membantu rakyat Venezuela, yang harus dilakukan adalah menghapus sanksi alih-alih menggulingkan pemerintah sah.
“Jika kita benar-benar ingin mendukung rakyat Venezuela, kita dapat mencabut sanksi ekonomi yang menimbulkan penderitaan pada keluarga yang tidak bersalah, mempersulit mereka untuk mengakses makanan dan obat-obatan, dan memperdalam krisis ekonomi. Kita harus mendukung dialog, bukan kudeta!” tulisnya.
Selain Omar, anggota parlemen lain juga meminta Gedung Putih untuk menghentikan langkah-langkah intervensi asing dan fokus pada masalah-masalah domestik. (ra/presstv)